AK2015042032

Foto : Meski Laba Turun, Medco Energi Tetap Bagikan Dividen USD4,05 Juta

Katadata

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) membagikan dividen tahun buku 2014 kepada pemegang saham sebesar USD4,05 juta, atau setara 40 persen dari laba USD10,1 juta. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan perseroan telah menyetujui pembagian dividen USD4,05 juta atau setara dengan USD0,0021 di gedung Energy Building, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Sementara itu, sisa laba bersih perseroan akan ditahan guna menjalankan ekspansi bisnis untuk kedepannya. Sedangkan pembagian dividen akan diberikan pada 22 Mei 2015. Medco energy meraih laba bersih sebesar USD10,1 juta di 2014, atau turun 19,8 persen dari posisi USD12,6 juta di akhir 2013. 

Turunnya laba bersih tersebut karena merosotnya penjualan minyak dan gas di  tahun 2014 sebesar USD701 juta atau turun 15,2 persen dari posisi sebesar USD827 juta. Produksi minyak menurun serta harga minyak yang lebih rendah menjadi alasan utama merosotnya laba dan penjualan. Penurunan produksi minyak perseroan juga disebabkan oleh dikembalikannya Blok Sembakung ke PT Pertamina pada Desember 2013 silam. Jumlah produksi minyak dan gas bumi Medco pada 2014 mencapai 56.000 barel setara minyak per hari (BOEPD), atau turun dari 62.000 BOEPD pada tahun sebelumnya.

Sumber : Foto : Meski Laba Turun, Medco Energi Tetap Bagikan Dividen USD4,05 Juta

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pertamina Rugi, Harga Elpiji 3 Kg Diusulkan Naik

Buka Cabang di Seoul, BNI Siapkan US$ 100 Juta

Pemerintah Dukung Pertamina Hapus Premium Bulan Depan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

defisitBneracaBperdagangan1

Inilah Proyek Kementerian Perhubungan Tahun Ini

pelabuhan peti kemas

KATADATA – Kementerian Perhubungan menyebut tahun ini akan fokus mengerjakan proyek infrastruktur yang nilai keekonomiannya rendah, tapi penting untuk kehidupan masyarakat. Ada 29 proyek infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang akan dikerjakan tahun ini.

Menteri Perhubungan Ignatius Jonan merinci ada 10 proyek terkait transportasi laut, delapan proyek transportasi darat, enam proyek transportasi udara, dan lima proyek perkeretaapian. Keseluruhan proyek ini dikerjakan dengan menggunakan anggaran kementerian tahun ini.

Kementerian Perhubungan mendapatkan Rp 64,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Angka ini naik Rp 20 triliun dari alokasi dalam APBNP 2015 yang hanya Rp 44,9 triliun.

Di sektor transportasi laut, kata Jonan, kementerian akan menambah armada kapal dan membangun pelabuhan.  “Dari 170 pelabuhan yang kami rombak, ada 8 dan 10 merupakan pelabuhan baru yang akan kami bangun tahun ini,” kata Jonan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (21/4).

Untuk pembenahan sektor transportasi darat, Jonan akan melakukan perbaikan menyeluruh pada infrastruktur terminal bus dan juga penyeberangan antar pulau. Standar pelayanan  minimal transportasi darat akan dibuat lebih baik, mencontoh stasiun-stasiun kereta di Jakarta saat ini.

Pembenahan transportasi udara akan dilakukan dengan membangun bandar udara di daerah-daerah yang sulit diakses dan rawan bencana. Landasan pacu di beberapa bandar udara juga akan diperpanjang, agar bisa disinggahi pesawat besar.

Sedangkan untuk sektor transportasi kereta api, Jonan berjanji untuk tetap melanjutkan pembangunan rel di pulau selain Jawa seperti jalur kereta api Makassar Pare-Pare sebagai bagian dari jaringan kereta api Sulawesi.

Sayangnya Jonan enggan memberitahu kepastian tambahan panjang rel dan lokasinya. “Saya khawatir harga tanahnya akan jadi naik, jangan kita beri target tapi tetap kita kerjakan,” kata Jonan.

Inilah rincian proyek infrastruktur Kementerian Perhubungan tahun ini:

Transportasi Darat

  1. Pembangunan dan rehabilitasi terminal di 17 kota.
  2. Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) di 12 kota
  3. Pengadaan 25 unit bus besar dan 25 unit bus sedang, 15 unit bus pemadu moda dan 1.050 unit bus rapid transit.
  4. Pembangunan dermaga sungai, danau, dan penyeberangan di 67 lokasi (23 baru dan 44 merupakan lanjutan yang telah ada).
  5. Rehabilitasi dermaga sungai, danau dan penyeberangan di 52 lokasi.
  6. Pembangunan 14 kapal penyeberangan.
  7. Pengerukan alur penyeberangan di 5 lokasi.
  8. Pembangunan 16 unit rambu penyeberangan dan 1.629 unit rambu sungai-danau.

Transportasi laut

  1. Pembangunan 93 kapal perintis dan docking repair 47 kapal negara perintis.
  2. Pembangunan 170 pelabuhan laut (sebagian besar sebagai pelabuhan kapal singgah perintis).
  3. Pengerukan alur pelayaran di 13 lokasi.
  4. Pembangunan dan rehabilitasi 220 paket sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP).
  5. Pembangunan 23 paket sistem telekomunikasi pelayaran.
  6. Rehabilitasi kapal navigasi 12 unit.
  7. Pembangunan dan rehabilitasi jety kenavigasian di 35 lokasi.
  8. Pembangunan dan rehabilitasi 71 paket fasilitas pendukung kenavigasian.
  9. Pengadaan 5 unit kapal induk kenavigasian dan 5 unit kapal pengamat perambuan
  10. Pembangunan 75 unit kapal patroli.

Tranportasi Udara

  1. Perpanjangan dan pelebaran runway di 35 bandara.
  2. Pembangunan bandara baru di 19 lokasi.
  3. Pembangunan dan pengembangan bandara daerah rawan bencana di 57 lokasi.
  4. Pembangunan bandara untuk membuka daerah terisolir di 49 lokasi.
  5. Pembangunan bandara wilayah perbatasan di 26 lokasi.
  6. Pembangunan dan penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan di 118 bandara.

Transportasi Perkeretaapian

  1. Pembangunan jaringan Kereta Api Sumatera.
  2. Pembangunan jaringan kereta api Jawa.
  3. Pembangunan jaringan kereta api Sulawesi.
  4. Studi perencanaan pembangunan jaringan kereta api Kalimantan.
  5. Studi perencanaan pembangunan jaringan kereta api Papua Barat.

Sumber : Inilah Proyek Kementerian Perhubungan Tahun Ini

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

DPR Minta Cost Recovery untuk Blok Migas Perpanjangan Dihapus

Harga Gas Industri di Sektor Hulu Perlu Dipangkas

Jababeka Siapkan Rp 2,5 Triliun untuk Kembangkan Tanjung Lesung

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AK2015042009

Foto : Kadin Lihat Peluang Bisnis Di Asia Afrika

Katadata

Kamar Dagang Indonesia (KADIN) melihat terselenggaranya Afrika Bussines Submit (AABS) menjadi peluang bagi pengusaha Indonesia dalam meningkatkan kerjasama dengan negara-negara peserta. Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto, mengatakan, sektor strategis menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Peningkatan kerjasama ini dinilai cukup penting, apalagi bila dilihat negara-negara dagang Asia dan Afrika terbilang masih menggunakan negara ketiga sebagai perantara dagangnya. Di sisi lain,hal ini semata-mata juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan positif.

Sumber : Foto : Kadin Lihat Peluang Bisnis Di Asia Afrika

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Proyek Terakhir Total Dimulai Pekan Depan

Tol Trans Jawa Akan Beroperasi 2018

Sofyan: Pemerintah Tetap Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

JonanBAK

Jonan Minta Proyek Kereta Cepat Tidak Pakai APBN

Katadata

KATADATA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta agar proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya tidak menggunakan anggaran negara. Bukan hanya tahun ini, dia meminta sedikit pun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepanjang pemerintahan Joko Widodo, tidak dialokasikan untuk proyek ini.

Dia khawatir jika ada anggaran negara yang digunakan untuk proyek ini, maka akan menggeser program prioritas yang sebenarnya jauh lebih penting. Beberapa program tersebut antara lain pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, pembagunan di daerah rawan bencana, ppembangunan di daerah rawan bencana, pembangunan di wilayah pedalaman, serta pembangunan di wilayah-wilayah terluar.

“Pokoknya dikerjakan tanpa APBN, Pembebasan lahan juga tidak boleh (pakai APBN),” kata Jonan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (21/4). “Kalau APBN dipakai bangun kereta cepat maka arah pembangunannya ini akan berubah.”

Meski demikian, keputusan mengenai pendanaan proyek ini tetap berada di tangan Presiden. Jonan mengaku tidak dapat berbuat banyak apabila akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau bagi proyek ambisius ini. Dia hanya meminta apabila kereta cepat ini jadi dibangun haruslah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RAPN).

Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kurniadi Atmosasmito menyatakan pihaknya akan berhati-hati dalam menyikapi wacana proyek yang sering didengungkan banyak pihak ini. Menurut dia,  pembangunan kereta api jenis ini masih harus dikaji lebih jauh, terutama tingkat keekonomiannya.

“Kami perlu lihat studi yang telah dilakukan beberapa lembaga. Kalau kami sudah lihat baru dapat kami putuskan,” kata Kurniadi.

KAI juga tidak mempermasalahkan jika nantinya pemerintah membentuk badan usaha baru untuk mengelola kereta cepat ini. (Baca: Jepang Minta Dibentuk BUMN Khusus Kereta Cepat)

Seperti diketahui hasil studi kelayakan tahap pertama Japan International Coorporation Agency (JICA) merekomendasikan pemerintah untuk membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus kereta cepat. Hal ini diperlukan untuk mengejar efektifitas pembiayaan proyek tersebut.

Hasil studi JICA menyebut total investasi yang dibutuhkan dalam proyek tersebut mencapai Rp 60 triliun. Pendanaannya lebih besar dibebankan kepada BUMN, yakni sebesar 74 persen. Sisanya, pemerintah 16 persen dan swasta sebesar 10 persen.

“Jadi total yang ditanggung Pemerintah adalah Rp 9,6 triliun. Itu dari studi JICA,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S Priatna.

(Baca: Proyek Kereta Cepat, Pemerintah Tunggu Proposal Cina dan Jepang)

Sumber : Jonan Minta Proyek Kereta Cepat Tidak Pakai APBN

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Proyek Terakhir Total Dimulai Pekan Depan

Awal Mei, Pertamina Stop Jual Premium

Rezim Devisa Bebas Digugat ke MK

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AS2013030108

Suku Bunga Tinggi Membuat Industri Tidak Kompetitif

Katadata

KATADATA – Tingkat suku bunga yang tinggi membuat industri menjadi tidak kompetitif. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen pada tahun ini akan sulit tercapai.

“Suku bunga tidak bisa dibiarkan terus tinggi, karena Indonesia tidak akan bisa bersaing di regional,” kata calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doddy Budi Waluyo saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (20/4).

Menurut Doddy, yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI, suku bunga Indonesia saat ini memang lebih menarik dibandingkan negara lain di kawasan. Namun, tingkat suku bunga yang tinggi akan menyulitkan industri untuk mendapatkan pendanaan yang murah.

Lebih lanjut, dia mengatakan, jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, maka suku bunga acuan atau BI Rate mesti turun. Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan di bidang fiskal ini dapat berdampak positif terhadap defisit neraca transaksi berjalan.

Meski begitu, BI tidak dapat mengenyampingkan tantangan global yang akan menghadang, seperti kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (the Fed Rate). Belum jelasnya kebijakan di AS tersebut memberikan ketidakpastian situasi perekonomian global. “Kami tidak bisa mengenyampingkan risiko,” tutur dia.

Doddy menambahkan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperlonggar kebijakan moneter. Pertama, menstabilkan nilai tukar rupiah. Kedua, menjaga inflasi yang merata di seluruh daerah, dengan memperbaiki distribusi bahan bahan pokok.

Ketiga, membuat beberapa instrumen penting untuk mendukung bidang moneter, makroprudential, dan sistem pembayaran. Keempat, meningkatkan koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal.

Selain itu, dia juga berharap parlemen dan pemerintah segera menyelesaikan pembahasan Undang-Undang (RUU) BI, Perbankan, dan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Ketiga peraturan tersebut penting untuk menjaga stabilitas keuangan, sehingga tercipta kondisi industri keuangan yang kuat, efisien, dan kompetitif.

Dody Budi Waluyo merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Indonesia (UI). Kemudian menyelesaikan pendidikannya Master of Business Administration and Finance di University of Colorado, Boulder, Amerika Serikat.

Sumber : Suku Bunga Tinggi Membuat Industri Tidak Kompetitif

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Tak Miliki Acuan, Pertalite Disoal Tim Reformasi Migas

TOBA Siap Akuisisi Tambang & Bangun PLTU

Ambil Sisa Saham Bank Mutiara, J Trust Dirikan Perusahaan Baru

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AS2013030111

RUU JPSK Diharapkan Memperjelas Wewenang Antar-Otoritas

Katadata

KATADATA – Koordinasi dan pengaturan wewenang antar-otoritas di sektor keuangan merupakan salah satu pokok penting dalam penanganan krisis. Hal ini diusulkan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) yang drafnya masih disusun.

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Riyanto mengatakan, Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) masih kesulitan dalam memisahkan kewenangan masing-masing otoritas. Terutama peranan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan ketika menghadapi krisis.

“Menurut saya (FSSK) sangat baik. Tapi itu akan lebih berfungsi kalau ada kejelasan lingkup kewenangan masing-masing yang bisa dijelaskan di dalam UU,” ujarnya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (20/4).

Menurutnya, pembagian wewenang antara otoritas makro dan mikro sudah berlaku di di negara-negara maju, terutama Eropa. Kejelasan wewenang akan memaksimalkan fungsi FSSK dan mengurangi adanya potensi kesalahan dalam berkoordinasi menangani krisis.

Apalagi, ada banyak hal yang tidak termasuk dalam wewenang BI namun dampaknya berpengaruh terhadap makro prudential. Untuk itu, BI perlu mengetahui dengan pasti wewenang setiap otoritas, untuk berkoordinasi.

“OJK menganggap dirinya fokus mengurusi perbankan (mikro). BI fokus di makro. Sekarang sudah ada titik terang. Saya harap, pemeriksaan juga masuk (ke RUU JPSK),” kata dia.

Apalagi, saat ini ada ketidakpastian kenaikan suku bunga Amerika Serikat (Fed Rate) yang akan memengaruhi perekonomian global, terutama negara yang pasarnya sedang berkembang (emerging market).

Situasi ini berdampak pada penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang global, termasuk rupiah. Ini menimbulkan kekhawatiran mengingat kepemilikan asing di surat utang negara mencapai 38 persen dan 60 persen di pasar modal.

“Dalam RUU JPSK perlu ada kejelasan. Terutama, ketika terjadi krisis, tidak saling lempar tanggung jawab,” tutur Erwin.

Dalam uji kelayakan tersebut, Erwin yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif Departemen Surveillance Sistem Keuangan BI, menyebutkan ada delapan strategi yang akan dilakukan untuk memaksimalkan kinerja BI terhadap stabilitas perekonomian.

Pertama, penguatan fungsi makro prudential. Kedua, penguatan ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor produktif dan mendukung pembangunan infrastruktur. Ketiga, meningkatkan kerja sama BI dan OJK dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Keempat, memperkuat permodalan bank dan pengembangan industri jasa keuangan.

Kelima, pengembangan industri syariah. Keenam, efektivitas keuangan inklusif. Ketujuh, kemandirian pembiayaan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan pembiayaan khususnya di sektor tertentu. Kedelapan, penerapan standar internasional.

Sumber : RUU JPSK Diharapkan Memperjelas Wewenang Antar-Otoritas

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Kejar Pertumbuhan, BI Longgarkan Aturan Kredit Bank

Jababeka Siapkan Rp 2,5 Triliun untuk Kembangkan Tanjung Lesung

Ambil Sisa Saham Bank Mutiara, J Trust Dirikan Perusahaan Baru

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

Kilang-Pertamina

Pemerintah Akan Setop Impor BBM 10 Tahun Lagi

Kilang Minyak           KATADATA

KATADATA – Pemerintah menargetkan 10 tahun lagi Indonesia tidak akan mengimpor bahan bakar minyak (BBM). Target ini akan tercapai dengan upaya pemerintah merevitalisasi empat kilang lama dan membangun empat kilang baru.

“Impor tidak lagi dalam bentuk BBM. Jadi impornya crude (minyak mentah). Jadi national security kita, ketahanan energinya bagus,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, I Gusti Nyoman Wiratmaja di Kementerian ESDM, Jakarta,Senin (20/4).

Dia menyebut program revitalisasi dan pembangunan kilang ini akan menjadi program prioritas nasional. Sehingga pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum yang mengatur program ini.

Wiratmaja mengatakan prioritas nasional itu menjadi penting, karena selama ini dengan pendekatan bisnis pembangunan kilang sangat sulit dilakukan akibat prosesnya sangat panjang. Dengan dijadikannya program prioritas, akan ada insentif dan regulasi khusus untuk mendukung program kilang ini.

Pemerintah menargetkan Perpres ini akan selesai tahun ini. Dengan begitu proyek kilang ini dapat segera berjalan tahun depan.

Kapasitas empat kilang baru yang akan dibangun ini masing-masing sebesar 300.000 bph. Kebutuhan investasi kilang tersebut diperkirakan mencapai Rp 100 triliun sampai Rp 120 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sejak 1970 pemerintah sudah tidak pernah lagi membangun kilang. Makanya hingga saat ini pemerintah melalui PT Pertamina hanya memiliki delapan kilang lama di Dumai, Sungai Pakning, Plaju, Cepu, Balikpapan, Kasim, Cilacap dan Balongan. Hanya ada dua perusahaan swasta yang memiliki kilang, yaitu PT TransPacific Petrochemical Indotama dan Tri Wahana Universal.  

Total kapasitas kilang yang ada di Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 1,17 juta barel per hari (bph). Namun, karena umur kilang yang sudah tua, kemampuan memproduksi minyaknya hanya sebesar 719.000 bph.

Sementara kebutuhan BBM saat ini diperkirakan 1,36 juta bph, sehingga terjadi defisit 640.000 bph. Untuk mencukupi defisit tahun ini, setidaknya butuh dua kilang baru berkapasitas masing-masing 300.000 bph dan revitalisasi kilang yang ada.

Kementerian ESDM sempat memperkirakan sepuluh tahun lagi konsumsi BBM diperkirakan mencapai 2,07 juta bph. Jika revitalisasi kilang lama berhasil dilakukan, kapasitas kilang lama mungkin bisa mampu mengolah 1,17 juta bph. Sementara pembangunan empat kilang baru akan menambah kapasitas sebesar 1,2 juta bph.

Jika hal ini terealisasi, maka target pemerintah untuk tidak impor minyak pada 2025 akan tercapai. Bahkan dengan kapasitas kilang yang ada nantinya, produksi BBM masih bisa surplus.

“Perkiraan kami, dalam 10 tahun ke depan (kapasitas kilang) kira-kira 2,5 juta – 2,6 juta bph. Jadi (kebutuhan dalam negeri) terpenuhi semua. Kalau perlu kita ekspor,” ujar Wiratmaja. 

Sumber : Pemerintah Akan Setop Impor BBM 10 Tahun Lagi

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pembangkit 35.000 MW, Sulit Dicapai dengan Cara Biasa

Total dan Inpex Sepakat Masa Transisi Blok Mahakam

5 Ruas Tol Tak Penuhi Standar

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AK20140917036_0

Sindikasi 4 Bank Nasional Biayai Proyek Kereta Bandara

Katadata

KATADATA – Sindikasi empat bank nasional mengucurkan kredit senilai Rp 2,06 triliun untuk membangun proyek kereta bandara. Keempat perbankan nasional itu antara lain, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.

Proyek yang menghubungkan Stasiun Manggarai dan Bandara Soekarno-Hatta itu akan dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Railink, perusahaan patungan PT KAI Dengan PT Angkasa Pura II. Diperkirakan total investasi proyek tersebut mencapai Rp 2,5 triliun.

“Sedangkan sisanya menggunakan uang kas kami (KAI) dan juga Railink,” kata Direktur Keuangan KAI Kurniadi Atmosasmito seusai penandatanganan kredit sindikasi di hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (21/4).

Dia memaparkan keempat perbankan tersebut akan memberikan kredit kepada PT KAI sebesar Rp 1,45 triliun, sedangkan PT Railink akan mendapatkan Rp 612 miliar. Jangka waktu pinjaman tersebut selama 14 tahun dengan bunga sebesar Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) plus 3 persen.

Dalam pengerjaan proyek ini, PT KAI akan membangun rel, sistem persinyalan, stasiun, kelistrikan, serta pembebasan lahan. Sementara PT Railink yang akan menyediakan kereta.

KAI pun berencana membangun Stasiun Sudirman Baru yang khusus diperuntukkan bagi penumpang yang berlalu lalang dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan stasiun Manggarai sebagai titik awal perjalanan kereta bandara ini juga akan dirombak dengan apron khusus bagi penumpang yang akan berangkat ke bandara.

“Nantinya rute kereta api bandara akan melayani stasiun Manggarai – Sudirman Baru – Duri – Batu Ceper – Bandara Soekarno-Hatta dalam 50 sampai 60 menit,” kata Kurniadi.

Di tempat yang sama Direktur PT Railink Heru Kuswanto mengatakan akan menggunakan kredit sindikasi ini untuk pengadaan 10 rangkaian kereta (train set) dengan jumlah setiap rangkaiannya masing-masing sebanyak 6 gerbong kereta.

Pembuatan kereta dilakukan oleh konsorsium PT INKA dengan pabrikan Kanada yakni Bombardier. Jumlah tempat duduknya di setiap rangkaian ditargetkan sebanyak 272.

“Nantinya jumlah train set akan kami tambah hingga mencapai 14 rangkaian,” kata Heru.

Direktur PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Y. Agusalam mengungkapkan, pihaknya juga akan menggelontorkan Rp 140 miliar bagi pembangunan Stasiun Kereta Soekarno-Hatta. Pihaknya juga masih mengkaji moda angkutan yang tepat untuk menjadi penghubung stasiun kereta api dengan terminal-terminal yang ada di bandara.

“Bisa dengan Automated People Mover (APM) ataupun bus,” kata Andra.

Proyek ini ditargetkan rampung pada akhir  2016 mendatang. Baik Kurniadi maupun Heru memperkirakan tarif kereta ini akan mencapai Rp 100 ribu sekali jalan dari sebelumnya Rp 80 ribu. Pasalnya ada biaya tidak terduga seperti akuisisi lahan yang juga meningkat.

“Apalagi tambahan lahannya untuk menambah 12 kilometer dari total panjang rute kereta ini 36 kilometer,” kata Heru.

Direktur BNI Herry Sidharta meminta agar proyek kereta bandara ini dapat dipercepat dari yang sebelumya memakan waktu setahun menjadi delapan bulan saja. Herry juga menawarkan ke depannya kerja sama perbankan bukan hanya bersifat pembiayaan proyek namun juga memberikan fasilitas kepada penumpang dengan pembiayaan yang bersifat elektronik.

“Jadi dari sebelumnya (membiayai) proyek nantinya kita ingin terlibat lebih banyak dalam pemberian fasilitas ticketing,” kata Herry.

Sumber : Sindikasi 4 Bank Nasional Biayai Proyek Kereta Bandara

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Defisit APBNP 2015 Membengkak

Konsumsi BBM PLN Turun 24 Persen

Sofyan: Pemerintah Tetap Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

btn-bank-tabungan-negara

Kejar Pertumbuhan Laba 40 Persen, BTN Gencar Cari Modal

KATADATA – Setelah sebelumnya menerbitkan obligasi dan efek beragun aset (EBA), saat ini PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) mempersiapkan penerbitan sertifikat deposito (Negotiable Certificate of Deposit/NCD). NCD senilai Rp 1 triliun ini akan diterbitkan bulan depan.

“NCD (diterbitkan) bulan depan. Sebelumnya, ada obligasi dan EBA masing-masing Rp 3 triliun. Itu untuk pendanaan,” kata Direktur Treasury BTN Iman Nugroho Soeko usai peluncuran Housing Finance Center, di Jakarta, Senin (20/4).

Iman mengatakan penerbitan NCD ini dilakukan untuk membantu pendanaan program pemerintah yang akan membangun satu juta rumah. Pemerintah berencana membangun satu juta rumah di 16 provinsi tahun ini. Program ini dilakukan untuk memenuhi permintaan rumah yang belum terpenuhi (backlog) sebesar 13,6 juta dan terus bertambah 400.000 setiap tahunnya.

Sejalan dengan program tersebut, tahun ini BTN menargetkan pertumbuhan laba sebesar 40 persen dari tahun lalu. Program satu juta rumah ini diyakini dapat mendukung pencapaian target tersebut. Makanya, BTN harus gencar mencari pendanaan modal untuk membiayai program tersebut.

“Satu juta rumah itu target tambahan. Kami mau laba tumbuh 40 persen. Pemerintah punya target satu juta rumah, kami mau tumbuh lebih besar lagi,” ujarnya.

BTN pun masih yakin pembiayaan rumah akan tetap berkontribusi besar terhadap pendapatan dan laba perseroan. Iman menyebut rumah masih menjadi kebutuhan pokok. Meski perekonomian konsumsi masyarakat melemah, permintaan rumah masih tetap tinggi, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah.

Menurut dia penyaluran kredit BTN pada kuartal I tahun ini telah mampu mencapai target. Pencapaian target ini didukung oleh penyaluran subsidi rumah dari pemerintah (FLPP), meskipun uang dari pemerintah belum cair.

Direktur BTN Mansyur S Nasution juga belum mau menyebutkan berapa besar penyaluran kredit sepanjang kuartal I tahun ini. “Kami cukup puas lah untuk pencapaiannya (kuartal I).”

Sebelumnya, disampaikan bahwa BTN menargetkan penyaluran kredit akan berada pada kisaran 18-19 persen di 2015. Dengan tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) berada di bawah 3 persen. Sedangkan DPK ditarget tumbuh 13-16 persen.

Sumber : Kejar Pertumbuhan Laba 40 Persen, BTN Gencar Cari Modal

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Ekspor Mobil, LCGC Masih Mendominasi

Anggaran Energi Terbarukan Diusulkan Naik 10 Kali

BI Dorong Diversivikasi Sumber Dana Bank

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

PertaminaBHulu3

Guru Besar UI: Sistem Royalti Migas tidak Langgar Konstitusi

Katadata

KATADATA – Sistem royalti dan pajak dalam industri minyak dan gas bumi (migas) tidak menghilangkan hak negara atas aset sumber daya alam tersebut. Makanya, sistem ini dinilai tidak melanggar konstitusi.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, sistem pajak dan royalti tidak secara otomatis hak pertambangan diberikan kepada kontraktor. Memang, dalam praktiknya sistem ini berbeda dengan kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) yang selama inidianut Indonesia.

Dalam sistem PSC, hasil migas yang masih diangkat dari perut bumi masih milik negara. Kemudian setelah diangkat ke permukaan ada bagi hasil antara kontraktor dengan negara. Selanjutnya gagian yang menjadi milik kontraktor lalu dikenakan pajak.

Sementara dalam sistem royalti, sejak awal seolah-olah milik swasta. Tapi pihak swasta akan membayar royalti karena yang diambil adalah milik negara.

“Jadi nggak ada yang melanggar. Kan intinya semua punya negara,” kata dia kepada Katadata, Senin (20/4).

Pemerintah rencananya ingin menambah sistem PSC menjadi royalti dan pajak dalam kegiatan industri migas nasional. Penambahan sistem ini dalam rencana revisi Undang-Undang Migas yang sekarang masih disusun konsepnya.

Menurut Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana sistem royalti dan pajak melanggar konstitusi karena pemegang kuasa atas tambang migas adalah kontraktor, bukan pemerintah. Padahal dalam UUD pasal 33 ayat 3 jelas dinyatakan bahwa sumber daya alam seperti, air, tanah, dan hasil bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N Wiratmadja mengatakan, dalam UU Migas yang baru, pemerintah akan memberikan izin kegiatan usaha hulu kepada dua perusahaan pelat merah, yakni Pertamina dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus.

BUMN Khusus ini rencananya transfromasi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) dan akan melaksanakan kerja sama dengan perusahaan migas lain. Sistem kerja sama dengan BUMN Khusus ini nantinya akan menggunakan sistem PSC. Sementara Pertamina menggunakan sistem royalti dan pajak.

Sumber : Guru Besar UI: Sistem Royalti Migas tidak Langgar Konstitusi

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pembebasan Lahan Tol Terhambat Perizinan Gubernur

Proyek Tak Jelas, Kredit Seret

Harga Gas Industri di Sektor Hulu Perlu Dipangkas

Katadata on Facebook | Twitter | Google +