esdmBAK

Keputusan Blok Mahakam Mundur

Katadata

KATADATA – Pemerintah menyebut keputusan mengenai kontrak Blok Mahakam akan mundur dari rencana awal yakni akhir Februari 2015. Sekretaris Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji mengatakan keputusan tersebut diharapkan bisa selesai pertengahan Maret 2015.

“Teman-teman di (Direktorat Jenderal) Migas sedang adakan rapat terkait dengan usulan keputusan Blok Mahakam seperti apa. Ya targetnya sih pertengahan Maret sudah selesai,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/2).

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan nasib Blok Mahakam Akan diputuskan pekan pekan ini. Keputusan ini ditentukan setelah rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Keputusan mengenai keberlanjutan Blok tersebut dan siapa yang akan mengelolanya akan diputuskan, setelah pemerintah menerima proposal dari Pertamina.

Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Syamsu Alam mengaku pihaknya sudah mengirimkan proposal pengelolaan Blok Mahakam ke pemerintah. Namun dia masih enggan menjelaskan isi proposal tersebut.

“Proposal sudah kami kirim ke Kementerian ESDM. Detailnya lebih baik ditanyakan saja ke Kementerian ESDM,” ujar dia melalui pesan singkatnya kepada Katadata, Jumat (27/2).

Sementara  Direktur Hulu Direktorat Jenderal  Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengaku belum menerima proposal tersebut. Makanya dia belum bisa berkomentar banyak terkait proposal pertamina dan keputusan mengenai Blok Mahakam.

“Penentuan mitranya diserahkan seluruhnya kepada Pertamina. Kami belum tahu isi proposalnya seperti apa, soalnya belum sampai ke kami,” ujar dia.

Saat ini blok yang menyimpan cadangan gas terbesar ini masih dikelola perusahaan migas asal Prancis, Total E&P Indonesie dengan kepemilikan hak partisipasi 50 persen. Sementara, sisanya dikuasai Inpex Corporation asal Jepang.

Sumber : Keputusan Blok Mahakam Mundur

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Laba Vale Naik 345 persen

Keputusan Perpanjangan Kontrak Freeport Dipercepat

Pelindo II Butuh Rp 14 Triliun Bangun 5 Pelabuhan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

rupiahBAK

Ada Ancaman Krisis, UU JPSK Harus Segera Disahkan

Katadata

KATADATA – Menjelang kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed Rate) yang diiringi dengan pelemahan ekonomi global, dikhawatirkan akan menimbulkan krisis finansial di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan kondisi ini, pelaku industri keuangan menilai otoritas perlu segera mengambil langkah yang tepat untuk memperkuat permodalan industri keuangan, khususnya perbankan.

Dalam Expert Group Discussion bertajuk Ketahanan Sektor Keuangan, Presiden Direktur Valbury Securities Johanes Sutikno mengatakan industri keuangan harus memperkuat permodalannya, apalagi di tengah likuiditas yang ketat. Sebab, dari pengalaman sebelumnya, krisis lebih banyak disebabkan oleh situasi ekonomi yang tak jauh berbeda dengan saat ini.

(Baca: Rupiah Melemah Paling Dalam di Antara Negara Asia)

Karena minimnya modal, banyak perusahaan memilih menambah liabilitas atau pinjamannya, bahkan yang berdenominasi valuta asing (valas). Sayangnya, peningkatan tersebut tanpa menggunakan skema  lindung nilai (hedging). Akhirnya, banyak industri keuangan yang terancam tutup karena kesulitan likuiditas.

Menurut dia, perlu ada peraturan yang menjelaskan mengenai obligasi global (foreign currency bond). “Ini alternatif kalau mereka (industri) tarik (dana), mereka konversi dari rupiah ke mata uang yang mereka inginkan, agar lebih aman. Di Indonesia juga tidak ada hedging bond. Ini rentan. Kalau bisa hedging, bisa tenang,” kata dia di Gedung Radius Prawiro, Bank Indonesia (BI), Jakarta, Jumat (27/2).

(Baca: Perkuat Modal, Perbankan Terbitkan Obligasi Rp 49 Triliun)

Pada acara yang sama, Ketua Persatuan Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mendesak Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) harus segera disahkan. Terutama, di saat kondisi politik yang tidak kondusif seperti saat ini. Ini dilakukan agar penanganan krisis tidak lagi dipolitisasi.

Jika UU JPSK bisa segera disahkan, setidaknya penyelamatan bank di saat terjadi krisis, tidak lagi dinilai sebagai tindakan merugikan negara seperti kasus Century. Apalagi tugas pengawasan mikro prudensial sudah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

“Bayangkan waktu itu (kasus Century), pengawasan ada di BI. Bagaimana kalau itu sudah dipisahkan? Kan BI tidak tau kondisi bank per bank, karena itu dilakukan oleh OJK. Ujian pertama, kalau Fed sudah disahkan. Maka saya dorong UU JPSK harus digolkan. Karena krisis itu tidak bisa diperkirakan,” ujar dia.

Menurut dia, penyelamatan Bank Century saat itu dinilai berhasil mengantisipasi krisis yang menimpa banyak negara. Senada dengan Sutikno, dia juga khawatir kondisi saat ini bisa menimbulkan krisis di industri keuangan.

 

Sumber : Ada Ancaman Krisis, UU JPSK Harus Segera Disahkan

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Aturan IPO Tambang Diperlonggar, Investor Bisa Dirugikan

Sepatu Kulit Made in Ampera

Gali Potensi Migas Indonesia Timur, KMI Gelar Simposium

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

perdaganganBAK

Ongkos Logistik Akan Turun Jadi 19 Persen dari GDP

Katadata

KATADATA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo merasa yakin ongkos logistik bisa ditekan menjadi 19 persen dari produk domestik bruto (GDP) dalam lima tahun ke depan. Saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari GDP.

Untuk menekan biaya logistik ini, dia mengaku memiliki banyak cara yang akan dilakukan untuk memperlancar sistem logistik nasional dari sektor kemaritiman. Salah satunya dengan mendorong pertumbuhan industri di timur Indonesia.

Dia menyebut pemerintah akan mengembangkan industri berbasis sektoral di Sorong, Papua Barat, untuk menghindari kekosongan arus barang dari Indonesia timur. Indroyono telah meminta Bupati Sorong Stephanus Malak untuk manambah lahan untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), untuk dijadikan kawasan industri kelapa sawit, olahan kayu, dan perikanan.

Untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus ini dia menjamin pemerintah akan bertanggung jawab mengembangkan pembangkit listrik, jalan, serta infrastruktur penunjang lainnya. Di daerah tersebut, pemerintah juga akan membangun industri galangan kapal, yang akan dilakukan oleh PT PAL (Persero)

“Sedang kami assessment tawaran PAL, agar tahu kemampuan finansial mereka,”  ujar Indroyono ketika ditemui Katadata baru-baru ini.

Selain Sorong, Indroyono juga menyebut akan membangun empat pelabuhan lainnya untuk memperkuat program Tol Laut Presiden Joko Widodo. Empat pelabuhan tersebut adalah yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumatera Utara), pelabuhan New Tanjung Priok (Jakarta), pelabuhan Teluk Lamong (Jawa Timur), dan pelabuhan baru di Makassar (Sulawesi Selatan).

Rencananya pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi pelabuhan terbesar di Selat Malaka dengan kapasitas 20 juta TEUs (twenty-foot equivalent unit). Sedangkan New Tanjung Priok akan memiliki kapasitas maksimal sebesar 15 juta TEUs. Pembangunan pelabuhan tersebut ada yang masih berjalan dan ada yang akan dibangun tahun ini.

Upaya menekan biaya logistik juga dilakukan dengan menambah dan meningkatkan pelayaran perintis di Tanah Air. Dia memastikan anggaran subsidi pelayaran perintis dan juga penerbangan perintis ditambah dalam APBNP 2015. Bahkan anggaran pelayaran perintis naik hampir dua kali lipat dari sebelumnya Rp 540 triliun menjadi hampir Rp 1 triliun. Dengan penambahan anggaran tersebut maka frekuensi pelayaran dari sebelumnya 2 minggu sekali dapat ditambah menjadi 1 minggu sekali.

Pihaknya juga sedang menyiapkan 88 kapal untuk membawa logistik dan juga menggelar operasi pasar murah ke wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan pada bulan Juni 2015. “Harus dilakukan karena kita negara maritim,” ujarnya.

Sumber : Ongkos Logistik Akan Turun Jadi 19 Persen dari GDP

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pemerintah Minta Bank BUMN Menggabungkan Mesin ATM

PPATK Telusuri 120 Penunggak Pajak Rp 15 Triliun

Sentuhan Tradisional Tahu Kupat Mbah Djawi

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

rigBpertaminaBhulu

Ini Swasta di Belakang Pemprov Kaltim

Katadata

KATADATA – Usaha Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendapatkan bagian dari participating intererest (PI) Blok Mahakam sudah dilakukan sejak lima tahun lalu.  Pada 21 Januari 2010, Pemprov Kaltim mendirikan BUMD PT Migas Mandiri Pratama (MMP). PT MMP ini kemudian menggandeng PT Yudistira Bumi Energi sebagai investor untuk PI Blok Mahakam.  (Baca: Kelola Blok Mahakam, Kaltim Tetap Akan Gandeng Swasta)

Pada 1 Desember 2010  PT Yudistira dan PT MMP kemudian membuat perusahaan patungan PT Cakra Pratama Energi. Dalam akta pembentukan perusahaan yang didapatkan Katadata , di perusahaan baru itu PT Yudistira Bumi Energi memegang 80 persen saham. Sedangkan Pemprov Kaltim melalui PT MMP mendapat jatah 20 persen. 

Tidak banyak orang yang mengetahui rekam jejak PT Yudistira Bumi Energi di industri migas. Penulusuran Katadata terhadap akta perusahaan menemukan bahwa PT Yudistira didirikan pada 23 Desember 2009. Sedangkan media di Kalimantan Timur mulai ramai memberitakan kesepakatan kerjasama Pemprov dengan PT Yudistira sejak Oktober 2010. Artinya, kurang dari satu tahun sejak berdiri, PT Yudistira sudah bisa meyakinkan pemprov dan DPRD Kaltim untuk dipilih sebagai investor.

Dalam pemberitaan harian Tribun Kaltim pada 2010,  Direktur PT MMP Hazairin Adha mengatakan, PT Yudistira Bumi Energi siap menyediakan dana agar Pemprov Kaltim bisa mendapatkan PI di Blok Mahakam. Hazairin menuturkan,  PT Yudistira akan dibantu oleh Morgan Stanley, perusahaan jasa finansial asal Amerika.  

Menurut akta pendirian perusahaan, PT Yudistira dipimpin oleh Yulius Isyudianto sebagai Direktur Utama dan Soejanto sebagai Komisaris. Baik Yulius dan Soejanto masing-masing memegang 50 persen saham perusahaan. Pada Desember 2010, akta Yudistira mengalami perubahan. Muncul nama baru sebagai direksi, yaitu Andreyanto Toemali. 

Kaitan Yudistira dengan Politisi

PT Yudistira Bumi Energi sempat disebut memiliki kaitan dengan Group Yudistira. Dalam group usaha ini mantan Sekjen PDI Perjuangan dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung  menjadi  komisaris di dua perusahaan itu pada 1996 sampai 1999, yaitu Yudistira Hana Perkasa dan Yudistira Haka Perkasa. Namun Pramono membantah saat dikonfirmasi keterkaitannya dengan Yudistira Bumi Energi. “Sejak terjun ke politik, saya tidak lagi di dunia usaha,”kata Pramono seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 15 Oktober 2010.

Selain dengan Pramono Anung, pimpinan Yudistira juga memiliki keterkaitan dengan politisi PDI Perjuangan lainnya, mantan Bendahara PDI Perjuangan Syarif Bastaman. Dalam situs www.syabasenergy.com, baik Yulius Isyudianto dan Soejanto, tercantum dalam struktur sebagai wakil presiden perusahaan. Syabas Energy dimiliki oleh  Syarif Bastaman. 

Kaitan dengan Argo Manunggal

Selain hubungan ke politisi, penelusuran Katadata juga menemukan jejak group usaha besar di balik usaha Pemprov Kaltim mendapatkan PI Blok Mahakam. Jejak itu bisa dilihat dari akta pendirian PT Cakra Pratama Energi, perusahaan patungan BUMD Pemprov Kaltim dengan PT Yudistira. Dalam akta perusahaan Cakra Pratama Energi tercantum nama Hungkang Sutedja dan Tri Ramadi di jajaran komisaris.

Hungkang Sutedja saat ini adalah Presiden Direktur PT Bekasi Fajar Industrial Estate. Sedangkan Tri Ramadi, ketika akta perusahaan Cakra Pratama dibuat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Alam Sutera Realty. Baik Bekasi Fajar Industrial Estate dan Alam Sutera berada di bawah naungan group usaha Argo Manunggal yang dimiliki konglomerat The Ning King. 

Majalah Forbes pada 2014 menempatkan The Ning King di peringkat ke-46 dalam daftar orang terkaya Indonesia. Jumah kekayaannya diperkirakan mencapai US$ 650 juta atau lebih dari Rp 8 triliun. 

Di jajaran direksi PT Cakra Pratama, muncul kembali nama Andreyanto Toemali sebagai direktur utama dan Yulius Isyudianto sebagai direktur. Baik Andreyanto maupun Yulius juga memiliki kedekatan dengan Argo Manunggal.

Andreyanto dan Yulius pernah menjabat sebagai direktur di perusahaan kemasan plastik PT Alam Karya Unggul. Sejak berganti nama dari Aneka Kemasindo pada 2011, jajaran komisaris atau direksi PT Alam Karya Unggul diisi eksekutif dari perusahaan group Argo Manunggal.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Juni 2011 umpamanya, di jajaran direksi PT Alam Karya Unggul, selain Andreyanto dan Yulius, muncul nama Wilson Effendy. Wilson ketika itu adalah Direktur di PT Bekasi Fajar Industrial Estate. Di posisi komisaris muncul juga nama Tri Ramadi dan Hungkang Sutedja.

Direktur Utama Cakra Pratama Energi Andreyanto Toemali menolak berkomentar banyak mengenai indikasi Argo Manunggal berada di balik upaya pemprov Kaltim mendapatkan PI Blok Mahakam. Ia menjelaskan, sudah tidak lagi di PT Alam Karya Unggul dan mengaku tidak mengetahui apakah ada upaya Argo Manunggal ingin mendapatkan bagian kepemilikan di Blok Mahakam. “Argo Manunggal perusahaannya banyak. Saya tidak tahu mereka ikut membiayai Blok Mahakam,” kata Andreyanto.

Komisaris Cakra Pratama Energi Tri Ramadi juga tidak mau berkomentar mengenai proses lebih lanjut untuk mendapatkan saham di Blok Mahakam. Petinggi di salah satu group usaha Argo Manunggal ini mengatakan tidak berwenang menjelaskan soal Blok Mahakam.

Sementara itu  Direktur Keuangan PT Migas Mandiri Pratama Hazairin Adha tidak ambil pusing siapa di balik PT Yudistira, termasuk apabila itu adalah grup usaha Argo Manunggal. “ Mungkin ada kaitannya atau hanya ikut nama saja, yang pasti kami hanya bermitra dengan Yudistira,”  kata Hazairin yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendapatan Pemprov Kaltim. 

Sumber : Ini Swasta di Belakang Pemprov Kaltim

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Trader Gas Bumi Wajib Punya Infrastruktur

Aturan IPO Tambang Diperlonggar, Investor Bisa Dirugikan

Atasi Impor Minyak, Kemenko Maritim Kembangkan Mikro Alga

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

Cover-KesehatanWEB

Ekonografik : Harapan Hidup Meningkat, Tapi Bayi Malnutrisi

Katadata

KATADATA – World Bank menyebut penduduk Indonesia semakin sehat. Hal ini tercermin pada angka harapan hidup yang meningkat dari 68 tahun menjadi 71 tahun selama rentang sepuluh tahun. Angka ini menjadi tolak ukur bagi kualitas hidup di sebuah negara yang mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara.

Dalam rentang yang sama, jumlah kematian bayi pun menurun drastis dari 48 menjadi 31 kematian per seribu kelahiran bayi. Walau angka kematian bayi turun, masih banyak balita yang mengalami malnutrisi. Sebesar 12 persen balita bertubuh kurus dan 37 persen balita bertubuh kecil.

Kematian ibu per 100 ribu kelahiran bayi pun masih cukup tinggi hingga 190. Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Thailand (26) dan Vietnam (49).

Pemerintah berusaha mengatasi berbagai masalah tersebut melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Agar pelayanan kesehatan dasar yang lebih merata bisa tercapai, masih diperlukan banyak pembangunan infrastruktur kesehatan dengan fasilitas yang lebih lengkap terutama untuk wilayah Indonesia Timur. 

Katadata

Sumber : Ekonografik : Harapan Hidup Meningkat, Tapi Bayi Malnutrisi

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Khawatir Dimanfaatkan Spekulan, Pemerintah Pernah Tolak RUU Tapera

Telkom Akan Terbitkan Obligasi Semester I

BI Rate Turun, Sukuk Ritel 007 Laris

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

1328-migas1

Kelola Blok Mahakam, Kaltim Tetap Akan Gandeng Swasta

migas

KATADATA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak mengaku tidak memiliki anggaran yang cukup untuk ikut dalam pengelolaan Blok Mahakam. Makanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim harus bekerjasama dengan pihak swasta.

Menurut dia, BUMD Kaltim PT Migas Mandiri Pratama, mau tidak mau harus menjalin kerjasama dengan PT Yudistira Bumi Energi untuk mengelola bersama bagian Pemprov Kaltim. Walaupun sebenarnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar tidak ada bagian swasta dalam partisipasi Pemprov Kaltim.

“Mana ada APBD yang sanggup (bayar). Sindikasi perbankan nasional pun tidak akan sanggup,” kata Awang di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/2).

Mengenai hak partisipasi yang akan diberikan pemerintah kepada Pemda Kaltim, Awang menyambut baik walaupun masih mengharapkan bagian sebesar 30 persen sampai 40 persen. Untuk saat ini dirinya mengaku puas dengan porsi yang telah diberikan oleh pemerintah 10 persen.

Awang masih mengkhawatirkan risiko yang harus ditanggung jika Kaltim menerima dana untuk mengelola hak partisipasi blok migas sendiri. “Teknologinya dari mana harus bayar, belum lagi dana pengelolaannya, apalagi belum lagi menghasilkan bisa saja kita rugi dan tidak tanggung-tanggung bisa ratusan miliar,” ujarnya.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja mengaku sedang menggodok aturan tentang kewajiban pemda mengelola lapangan migasnya secara mandiri tanpa mengandalkan pihak swasta. Namun dia masih belum mau memberitahu seperti apa skema dan sanksinya.

Wirat, panggilan akrabnya, juga menghimbau agar pemda tidak mengambil langkah kerjasama dengan swasta, karena dapat memicu protes dari masyarakat. “Kita kembalikan aturannya seperti itu. Kalau tidak untuk daerah kan kami (pemerintah pusat) juga melakukan kesalahan namanya,” ujarnya.

Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara sebelumnya sudah sepakat untuk membagi porsi saham hak partisipasi sebesar 10 persen Blok Mahakam. Pemkab Kukar akan memperoleh porsi 60 persen, sedangkan Pemprov Kaltim sebesar 40 persen.

Dua pemerintah daerah itu berpegang pada Peraturan Pemerintah (PP) 35/2004 mengenai Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Meski sebenarnya, aturan hanya berlaku untuk pengembangan blok migas baru.

Dalam PP disebutkan saat sebuah blok baru akan beroperasi, pemerintah daerah melalui BUMD mendapatkan hak pertama untuk ditawari PI 10 persen. Apabila BUMD tidak sanggup membeli, maka PI akan ditawarkan kepada perusahaan nasional lain. 

Pemprov Kaltim sudah jauh hari bersiap mendapatkan PI di Blok Mahakam.  Pada 21 Januari 2010, Pemprov Kaltim mendirikan BUMD PT Migas Mandiri Pratama (MMP). PT MMP ini kemudian menggandeng PT Yudistira Bumi Energi. Kedua perusahaan ini pada Desember 1 Desember 2010 kemudian perusahaan patungan PT Cakra Pratama Energi. Dalam akta pembentukan perusahaan yang didapatkan Katadata , di perusahaan baru itu PT Yudistira Bumi Energi memegang 80 persen saham. Sedangkan Pemprov Kaltim melalui PT MMP mendapat jatah 20 persen. 

Saat diwawancara media pada 2010, Direktur PT MMP Hazairin Adha mengatakan, PT Yudistira Bumi Energi siap menyediakan dana agar Pemprov Kaltim bisa mendapatkan PI di Blok Mahakam. Diperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 6 triliun. Dana  sebesar itu tidak seluruhnya diambil dari kocek Yudistira. Hazairin menuturkan,  PT Yudistira akan dibantu oleh Morgan Stanley, perusahaan jasa finansial asal Amerika.  

Pemkab Kukar juga tak kalah gesit bersiap mengambil bagian PI Blok Mahakam. Untuk memuluskan jalannya, pemkab diwakili PT Tunggang Parangan, anak usaha BUMD Pemkab Kukar PT Tiling Madang. Seperti halnya Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar juga menggandeng perusahaan swasta yaitu PT Cakrawala Prima Utama.

Siapa di balik perusahaan swasta yang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kaltim? Selengkapnya bisa dibaca liputan khusus selanjutnya. 

Sumber : Kelola Blok Mahakam, Kaltim Tetap Akan Gandeng Swasta

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Khawatir Dimanfaatkan Spekulan, Pemerintah Pernah Tolak RUU Tapera

BI Siapkan Aturan Insentif UMKM

PPATK Telusuri 120 Penunggak Pajak Rp 15 Triliun

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

rigBphe

Energy Center Akan Dibangun di Makasar

Katadata

KATADATA – Pemerintah Kota Makasar, Sulawesi Selatan, menyebut akan membangun kawasan energi terintegrasi di daerahnya. Pembangunan Makasar Energy Center (MEC) ini rencananya akan mulai dibangun tahun ini.

Walikota Makasar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan pembangunan proyek tersebut saat ini masih menunggu disahkannya revisi ruang tata ruang wilayah (RTRW) daerah Makasar.

“Tahun ini (rencananya mulai dibangun). Izin-izin sudah keluar, tapi akan berjalan sesuai regulasi,” kata dia dalam acara Simposium Migas Nasional 2015 yang diselenggarakan Komunitas Migas Indonesia di Makassar, Kamis (26/2).

Dia mengatakan kawasan energi ini akan terintegrasi dengan industri-industri lain. Lokasinya juga berdekatan dengan pelabuhan sebagai infrastruktur yang bisa mendukung kawasan tersebut. Pada proyek tersebut, salah satu kawasan merupakan reklamasi laut yang berbentuk pulau. Nantinya seluruh industri yang terkait dengan energi, seperti gas, minyak, kilang, maupun pembangkit listrik akan masuk di kawasan tersebut.

Rencananya kawasan tersebut akan dibangun di daerah muara Sungai Tallo Kecamatan Tallo. Untuk pembangunan wilayah khusus energi seperti pembangkit listrik dan kilang dibutuhkan lahan sekitar 400 hektare. Sementara untuk pelabuhannya membutuhkan lahan sekitar 500 hektare.

Menurut dia pembangunan kawasan energi ini sangat diperlukan untuk mendukung target perekomian pemerintah. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,7 persen dan inflasi di bawah 4 persen, untuk tahun ini.

“Kalau tidak ada infrastruktur migas, itu bisa pengaruhi semua. Inflasi paling cepat terpengaruh,” kata dia.

Sampai saat ini minat investor terhadap proyek tersebut juga sangat tinggi. Ini terbukti dari semua proyek yang akan dibangun sudah memiliki investor.

Sumber : Energy Center Akan Dibangun di Makasar

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Jika Menjadi BUMN, SKK Migas Rentan Dipailitkan

Kontraktor Migas Kurangi Anggaran Eksplorasi

Pemerintah Pastikan Dua Kilang Dibangun Tahun Depan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

KangeanBEnergyBIndonesiaBLtd

Tommy Soeharto Ikut Investasi di Energy Center

Katadata

KATADATA – Pembangunan kawasan energi terintegrasi di Makasar Sulawesi Selatan menarik minat banyak investor. Salah satu investor yang akan ikut masuk dalam kawasan tersebut adalah anak bungsu mantan Presiden Soeharto yakni Hutomo Mandala Putra atau akrab dipanggil Tommy Soeharto.

“Selain pemerintah ada juga swasta. Ada Tommy soeharto itu ada 800 hektar untuk industri berat,” kata Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di acara Simposium Migas Nasional 2015 yang diadakan Komunitas Migas Nasional di Makassar, Kamis (26/2).

Menurut dia, minat investor terhadap proyek Makasar Energy Center (MEC) ini sangat tinggi. Ini terbukti dari semua proyek yang akan dibangun sudah memiliki investor. Dia menyebut, investasi awal yang dibutuhkan untuk pembangunan MEC berkisar Rp 2 triliun. “Kemarin pernah ambil obligasi daerah Rp 2 triliun. Tapi itu dulu, sekarang kan pihak ketiga, terserah pihak ketiga,” ujar dia.

Ramdhan memang tidak menyebut berapa luas lahan yang akan digunakn untuk pembangunan kawasan ini. Untuk pembangunan wilayah khusus energi seperti pembangkit listrik dan kilang dibutuhkan lahan sekitar 400 hektare. Sementara untuk pelabuhannya membutuhkan lahan sekitar 500 hektare.

Rencananya proyek kawasan energi tersebut akan dibangun mulai tahun ini. Saat ini hampir semua izin sudah siap, tapi Ramdhan mengaku masih akan menunggu revisi rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) proyek tersebut.

Energy center ini  secara konsep tidak hanya dibangun untuk membangun kilang atau pembangkit listrik. Nantinya kawasan ini akan terintegrasi dengan industri lainnya dan pelabuhan.

Sumber : Tommy Soeharto Ikut Investasi di Energy Center

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Sepatu Kulit Made in Ampera

Gali Potensi Migas Indonesia Timur, KMI Gelar Simposium

Kontraktor Migas Kurangi Anggaran Eksplorasi

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

saham_obligasi_katadata_arief2

BI Rate Turun, Sukuk Ritel 007 Laris

saham_obligasi

KATADATA – Baru tiga hari penawaran, pemerintah telah menyerap dana senilai Rp 15,1 triliun dari sukuk negara ritel seri SR-007. Angka ini sudah mencapai 75,5 persen dari target senilai Rp 20 triliun.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyebutkan, jumlah investor sudah mencapai 22,3 ribu orang. Dengan nominal pemesanan minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 5 miliar, rata-rata pemesanan mencapai Rp 611 juta.

Tingginya permintaan sukuk ritel dengan kode James Bond ini karena kupon yang ditawarkan sangat menarik bagi investor. Menurut Suminto, kupon yang mencapai 8,25 persen ini menarik minat banyak investor.

Setelah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunganya (BI Rate) sebesar 0,25 persen, kupon sukuk ini jadi lebih menarik. Selisih dengan rata-rata bunga deposito satu tahun dikisaran 6,99 persen dan tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 7,75 persen, cukup lebar.

“Spreadnya kan tinggi. Imbalan yang kami berikan masih lebih menarik, dibanding rata-rata deposito dan LPS Rate,” kata dia di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (26/2).

Sukuk negara SR-007 direncanakan terbit pada 11 Maret 2015 dan jatuh tempo pada 11 Maret 2018. Nominal per unitnya sebesar Rp1 juta dengan harga per unit at par. Sementara underlying aset yang akan dijaminkan adalah proyek dalam anggaran negara tahun ini.

Masa penawaran SR-007 digelar 23 Februari 2015 hingga 6 Maret 2015 pukul 10.00 WIB. Penjatahan pemesanan sukuk negara ritel seri SR-007 akan diumumkan pada 9 Maret 2015. Kemudian, dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 12 Maret 2015.

Pemerintah menargetkan volume penerbitan bisa mencapai Rp 20 triliun, naik dari SR-006 senilai Rp 19,323 triliun. Dengan transaksian harian, saat ini mencapai Rp 1,5 triliun.

Pemerintah juga menunjuk 19 bank dan 9 perusajaan efek untuk menjadi agen penjual instrumen investasi yang menyasar Warga Negara Indonesia (WNI) ini. Bank tersebut antara lain, Citibank, Bank ANZ Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), CIMB Niaga, dan Danamon Indonesia. Kemudian, Bank Internaional Indonesia (BII), Bank Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Selain itu, Bank OCBC, Bank Panin, Bank Permata, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Standard Charteed Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited pun ikut terlibat.

Suminto menyebut sebenarnya penjualan Sukuk Ritel ini terbuka juga untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sayangnya, belum ada BPD yang mengikuti seleksi untuk menjadi agen penjualan instrument investasi ini.

Sedangkan dari pemeringkat efek, yakni Bahana Securities, Danareksa Securities, Mandiri Sekuritas, dan Maybank Kim Eng Securities. Juga, Mega Capital Indonesia, Reoiance Securities, Trimegah Securities, dan Valbury Asia Securities.

Sumber : BI Rate Turun, Sukuk Ritel 007 Laris

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Berburu Tahu Kupat Warisan Mbah Djawi

Penggunaan Produk Lokal di Industri Migas Ditargetkan 60 Persen

Keputusan Perpanjangan Kontrak Freeport Dipercepat

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

skkBmigasBAK

Gubernur Kaltim Minta SKK Migas Dibubarkan

Katadata

KATADATA – Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meminta pemerintah segera membubarkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Alasannya, otoritas hulu migas ini kerap melangkahi wewenang kepala daerah, seperti Gubernur dan Bupati di wilayah kerja migas.

Dia menyebut, SKK Migas layaknya sebuah negara yang beroperasi di dalam negara, bahkan tidak mempedulikan keberadaan penguasa legal negara tersebut. Makanya dia mengusulkan SKK Migas dibubarkan, kemudian fungsi dan kewenangannya dilimpahkan ke PT Pertamina (Persero).

“Orang daerah semua bilang SKK Migas negara di dalam negara. Mereka itu merasa lebih berkuasa dibanding Gubernur, apalagi hanya Bupati,” kecam Awang di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/2).

Selain dibubarkan, dia memberikan opsi lain, terkait status kelembagaan SKK Migas. Salah satu wacana yang lebih konkrit adalah mengubah kelembagaannya menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi sebelumnya juga mengusulkan lembaganya menjadi BUMN khusus, tapi tidak tunduk dalam Undang-Undang BUMN. BUMN Khusus ini akan mengacu pada Undang-Undang Migas yang akan diamendemen.

Artinya, BUMN migas ini tidak berada di bawah kendali Kementerian BUMN, tapi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Salah satunya, lantaran BUMN ini tidak diwajibkan menyetor dividen kepada pemerintah.

“Fungsinya bukan itu (menyetor dividen). Jadi fungsinya untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang menangani migas,” kata Amien.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan, wacana perubahan bentuk badan hukum SKK Migas masih dalam pembahasan seiring revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. “Saya kira akan ada banyak masukan (tentang perbaikan fungsi hulu). Jadi ditunggu saja,” ujarnya

Sumber : Gubernur Kaltim Minta SKK Migas Dibubarkan

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Empat Perusahaan Siap Bangun Smelter di Gresik

Kewajiban Komponen Lokal di Produk Seluler Mulai 20017

Empat Retail Asing Siap Masuk Indonesia

Katadata on Facebook | Twitter | Google +