BBM-Katadata-Arief

Ketergantungan Anggaran Terhadap Harga Minyak Berkurang

BBM               KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Pemerintah berencana menerapkan sistem subsidi tetap terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun depan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengendalikan anggaran subsidi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Ekonom Universitas Indonesia Anton Gunawan mengatakan penerapan mekanisme subsidi tetap, akan mengurangi ketergantungan anggaran terhadap harga minyak dunia. Selama ini subsidi BBM rentan mengalami perubahan akibat fluktuasi harga minyak yang tidak pasti. Makanya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang APBN, penyesuaian anggaran subsidi energi mengacu pada harga harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Dengan subsidi tetap, pemerintah dapat mengurangi kekhawatiran anggaran subsidi akan membengkak akibat naiknya harga minyak dan melemahnya nilai tukar. “Tinggal bagaimana pemerintah bisa siapkan payung hukumnya agar jangan sampai bermasalah nantinya,” ujarnya kepada Katadata, Senin (24/11).

Anton juga meyakini pemerintah bisa mengendalikan laju inflasi, jika subsidi tetap diberlakukan. Dalam hal dampaknya terhadap inflasi ini, dia mengacu pada sistem harga BBM nonsubsidi yang mengikuti harga minyak dunia.

Deputi Gubernur Senior Mirsa Adityaswara mengungkapkan penerapan subsidi tetap justru akan mempermudah pengendalian inflasi. Salah satu upaya yang paling mungkin dan berpengaruh besar terhadap kesehatan ekonomi nasional adalah perubahan sistem subsidi.

“Karena undang-undang mengharuskan subsidi tidak bisa dihapus, subsidi tetap itu baik sekali,” ujarnya kepada Katadata.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya pihaknya sedang mengkaji penerapan sistem subsidi tetap. Dia belum bisa memberikan keterangan terkait kisaran subsidi tetap dan gambaran rinci tentang sistem baru itu. “Kami sedang kaji. Nanti dilihat (apakah bisa diterapkan),” ujarnya.

Sumber : Ketergantungan Anggaran Terhadap Harga Minyak Berkurang

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Dana Kompensasi BBM Ditambah Menjadi Rp 8,14 Triliun Tahun Depan

ESDM Janjikan Perizinan Migas Maksimal Tujuh Hari

Gubernur BI Ingatkan Tantangan Ekonomi yang akan Dihadapi Indonesia

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

bursa-saham

Belum Dapat Izin Dari OJK, BW Plantation Tetap Right Issue

Bursa saham

KATADATA – PT BW Plantation Tbk. mengaku tidak mengubah harga dan rasio penerbitan saham baru (right issue), meski belum mendapat izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini dilakukan karena perseroan merasa mendapat dukungan dari pemegang saham.

Direktur Keuangan BW Plantation Kelik Irwantono mengatakan pemegang saham tidak mempermasalahkan langkah perusahaan ini. Terlihat dari kehadiran investor dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Senin (24/11). (Baca: BW Plantation Dikabarkan Kaji Ubah Rasio Rights Issue)

“Kehadiran para pemegang saham dalam RUPSLB kami sudah kuorum. Sebanyak 75,86 persen yang hadir ini berarti mereka mendukung,” kata Kelik, di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (24/11).

Untuk itu, perseroan masih tetap mengagendakan langkah ini sesuai rencana awal. Meski demikian, RUPSLB dalam rangka right issue ini diskors hingga Kamis 27 November 2014. Sebab, hingga pukul 15.00 WIB, OJK belum juga memberikan izin efektif ke BW Plantation.

Dia yakin perseroan bisa saja memeroleh izin hari ini atau paling lambat besok. Namun, masih terkendala faktor kesibukan, mengingat OJK mesti menghadiri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini. 

“Sudah tidak ada isu lagi sebenarnya. Hanya masalah logistik saja. Kami harap, bisa ditandatangani hari ini kalau mau tunggu. Tapi kami harus mengerti di OJK juga ada kesibukan. Jadi kita skors sampai Kamis,” tutur dia.

Seperti diketahui, langkah BW Plantation untuk menerbitkan saham baru ini dinilai bisa merugikan investor ritel. Sebab, harga pelaksanaanya jauh dibawah harga pasar. Investor khawatir sahamnya bakal terdilusi cukup besar jika tidak mengeksekusi hak nya.

Jika ada investor yang tidak mengambil haknya, maka seluruh sisa saham baru akan dibeli oleh PT Rajawali Capital International, PT BNI Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Valbury Asia Securities, sebagai penjamin emisi.

Sebelumnya perseroan menawarkan harga rigths issue Rp 390-411 per saham, padahal harga sahamnya saat itu masih di kisaran Rp 955 per saham. Perseroan akan menerbitkan 27,02 miliar saham baru, lewat mekanisme penerbitan umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) senilai Rp 11,11 triliun.

Selain masalah pelaksanaan rights issue yang jauh di bawah harga pasar, penggunaan dana hasil penerbitan saham baru PT BW Plantation tersebut juga banyak menarik perhatian.Sebagian besar dana hasil rights issue digunakan untuk membeli Green Eagle Holding yang berada di bawah payung Rajawali Group.

Riset UOB Kay Hian menyebut rencana akuisisi Green Eagle terlalu mahal, yaitu US$ 11.392 per hektare dengan menggunakan metode penilaian aset, atau dengan EV/Planted senilai US$ 13.564 per hektare. Padahal harga perusahaan sejenis berdasarkan EV/Planted, hanya berkisar US$ 9.600 per hektare.

Sumber : Belum Dapat Izin Dari OJK, BW Plantation Tetap Right Issue

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Inilah Strategi Menteri ESDM Tingkatkan Ketahanan Energi

Gubernur BI Ingatkan Tantangan Ekonomi yang akan Dihadapi Indonesia

Konversi BBM ke BBG, Pemerintah Janjikan Insentif

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

SKK-Migas-Katadata-Arief

Anggaran SKK Migas Tetap Masuk APBN

SKK Migas                      KATADATA|Arief Kamaludin

KATADATA –  Sistem keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih tetap masuk dalam APBN. Pemerintah masih mencari alternatif lain apakah anggaran SKK Migas itu menggunakan sistem Badan Layanan Umum (BLU) atau sistem lain.

“Kami cari yang terbaik, apakah bentuknya BLU atau apa nanti kami bahas,” ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kementerian ESDM, Senin (24/11).

Pernyataan tersebut menanggapi usulan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi yang menilai mekanisme APBN tidak cocok diterapkan dalam anggaran SKK Migas Dia ingin SKK Migas dapat mengelola anggarannya secara independen di luar mekanisme APBN. (Baca: SKK Migas Minta Anggarannya Tidak Masuk APBN)

Amien menilai, mekanisme yang dapat diberlakukan pada lembaga yang melakukan kontrak kerja dengan industri migas tersebut adalah sistem Badan Layanan Umum (BLU). Dengan sistem BLU, maka SKK Migas dapat mengatur keuangannya sendiri. Sedangkan aset SKK Migas yang berupa wilayah kerja migas tetap menjadi milik negara.

Senada dengan Mardiasmo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said juga mengatakan anggaran SKK Migas untuk 2015 tetap dicatat dalam APBN. Cuma harus mencari sistem yang cocok dengan SKK migas.

Wakil Ketua Komisi VII  Satya Widya Yudha meminta Amien tidak apriori dengan mekanisme di APBN. Jika memang ada kaedah dalam APBN yang tidak sesuai dengan sistem SKK Migas seperti gaji maka hal itu bisa disesuaikan.

Sumber : Anggaran SKK Migas Tetap Masuk APBN

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Menkeu Optimis Penerbitan Surat Utang Lancar Meski Ada Dampak The Fed

Subsidi Tetap Berdampak Positif Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Amien Sunaryadi Resmi Menjabat Kepala SKK Migas

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AK2014051409

DPR Pertanyakan Proses Penjualan Bank Mutiara

Katadata

KATADATA – Anggota DPR mempertanyakan proses penjualan Bank Mutiara. Nilai penjualan 99 persen saham eks Bank Century tersebut di bawah penyertaan modal sementara (PMS).

“Ada selisih harga jual dengan bailout, maka selisih itu adalah kerugian negara, dan ini akan jadi beban,” kata anggota Komisi XI DPR Misbakhun dalam rapat dengar pendapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (24/11).

Lebih lanjut, dia mempertanyakan, dipilihnya J Trust sebagai pemenang lelang pembelian saham Bank Mutiara. Persoalannya, pemilik saham minoritas J Trust, yakni JP Morgan dan Nomura Securities, diketahui terindikasi sebagai pihak terafiliasi dengan Bank Mutiara. Bank Mutiara tercatat memiliki surat-surat berharga (SSB) di dua perusahaan investasi tersebut.

Seperti diberitakan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara resmi melepas 99 persen saham Bank Mutiara kepada J Trust senilai Rp 4,41 triliun. Angka penjualan tersebut setara dengan 3,5 kali nilai buku (price to book value/ PBV), dengan tingkat pengembalian atau recovery rate sebesar 55 persen dari dana yang telah disalurkan LPS ke bank tersebut yang mencapai Rp7,95 triliun.

(Baca: LPS Akan Beri Penjelasan ke KPK Soal Penjualan Bank Mutiara)

Angka recovery rate tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah. Menurut Kepala Eksekutif LPS Kartika Wirjoatmodjo,tingkat pengembalian dari bank yang bermasalah selama ini hanya sebesar 34 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan, OJK menilai J Trust sudah layak untuk menjadi pemegang saham Bank Mutiara. Adapun JP Morgan dan Nomura Securities, hanya sebagai pemegang saham minoritas J Trust.

“Kami lihat pemegang saham ini tidak signifikan. Artinya tidak akan mungkin punya pengaruh pengendali,” ujarnya.

Mengenai harga jual senilai Rp 4,41 triliun, Nelson mengatakan, nilai ini sudah baik. Bahkan, nilai penjualan ini lebih baik jika dibandingkan dengan recovery rate bank bermasalah pada 1998, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Danamon Tbk.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, harga jual Bank Mutiara setara 3,5 kali nilai buku sudah lebih baik jika dibandingkan dengan penjualan bank bermasalah sebelumnya. Namun dirinya tetap berharap jika harga jualnya setara dengan PMS.

“Memang lebih baik (dibandingkan recovery rate 1998) tetapi negara tetap rugi kan,” tutur politikus Partai Gerindra ini.

Juru bicara LPS Samsu Adi Nugroho menjelaskan, J Trust merupakan institusi keuangan yang berkedudukan di Tokyo dan telah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Selama ini bisnis J Trust terfokus pada pengembangan bisnis lokal dan internasional, terutama di bidang keuangan, properti, dan investasi.

Per 30 September 2014, susunan pemegang saham J Trust adalah Nobuyoshi Fujisawa (25,3 persen), Taiyo Fund LP. (9,4 persen), NLHD Co. Ltd (6,3 persen), dan sisanya dimiliki oleh publik (59 persen) dengan masing-masing kepemilikan individu atau badan kurang dari 3,5 persen.

Pemegang saham pengendali akhir atau ultimate controlling shareholder J Trust adalah Nobuyoshi Fujisawa. J Trust juga telah memiliki saham bank di Indonesia, yaitu Bank Mayapada sejak 2013.

Sumber : DPR Pertanyakan Proses Penjualan Bank Mutiara

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Subsidi Tetap Berdampak Positif Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Pengalihan Subsidi BBM, Belanja Infrastruktur Ditambah

Harga Avtur Turun, Industri Penerbangan Masih Tertekan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

esdm_1

ESDM Janjikan Perizinan Migas Maksimal Tujuh Hari

KATADATA – Pemerintah tengah melakukan pembenahan dalam hal perizinan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan sudah bisa menjamin pengurusan perizinan migas, hanya akan memakan waktu paling lama tujuh hari.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Naryanto Wagimin mengatakan pembenahan perizinan ini merupakan wujud dukungan terhadap upaya Pemerintah membenahi tata kelola minyak dan gas bumi. (Baca: Menteri ESDM Sudirman Ingin Perbaiki Citra Kementeriannya)

 “Saya garansi, semua perizinan (di Direktorat Jenderal Migas) sekarang  maksimal tujuh hari,” kata Naryanto dalam keterangannya, Senin (24/11).

Jaminan ini juga didukung oleh komitmennya untuk membenahi hal ini. Jika masyarakat menemui kendala dalam mengurus perizinan, Naryanto mempersilakan langsung menemuinya di kantornya.

Dia mengakui bahwa industri migas nasional sulit berkembang, target produksi yang tidak tercapai dan cadangan migas tidak bertambah. Banyaknya perizinan merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha migas, baik di hulu maupun di hilir. (Baca: Pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas Masih di Bawah Target)

Naryanto mengharapkan agar komitmen untuk mempercepat proses perizinan ini didukung oleh instansi lainnya, mengingat terkait kegiatan migas, perizinannya harus melewati banyak pintu. Perizinan migas tidak hanya dipegang oleh satu lembaga saja. Beberapa pihak juga terlibat dalam hal ini, di antaranya pemerintah daerah (Pemda), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, dan lembaga lainnya.

Sebelumnya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut ada sekitar 289 perizinan dalam kegiatan hulu migas. Banyaknya perizinan ini  merupakan dampak partisipasi daerah yang sangat tinggi.

Setelah dilakukan pembahasan, perizinan tersebut diperkecil menjadi hanya 69 perizinan. Nantinya perizinan ini akan dikelompokkan menjadi hanya 9 pintu. Proses pengelompokan perizinan ini, dibahas dalam rapat di Kemen Koordinator Bidang Perekonomian, dengan mengundang instansi terkait seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 

Sumber : ESDM Janjikan Perizinan Migas Maksimal Tujuh Hari

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

DPR Siap Bahas RUU JPSK

LPS Belum Akan Menaikkan Suku Bunga Penjaminan

Semen Baturaja Cari Pendanaan Perbankan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AK2014110717

Faisal Tuntut Pertamina Buka Data Ongkos Produksi BBM

Katadata

KATADATA – PT Pertamina (Persero) diminta membuka data biaya produksi bahan bakar minyak (BBM). Keterbukaan data akan memperjelas perhitungan harga riil BBM yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri mengatakan, tertutupnya data akan menimbulkan kecurigaan sehingga menimbulkan silang sengketa di masyarakat. Adapun data yang perlu dibuka antara lain, terkait ongkos produksi BBM premium maupun pertamax.

“Saya tuntut ke Menteri ESDM (data BBM) untuk dibuka ke publik. Dibuka semua ini terkait ongkosnya,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11).

Selain itu, Faisal juga mengingatkan agar Pertamina berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Salah satunya adalah mengenai elastisitas harga premium terhadap konsumsi pertamax.

Pertamina sebelumnya mengatakan konsumsi pertamax akan mengalami kenaikan sebesar 400 persen setelah kenaikan harga premium sebesar Rp 2.000 per liter. Faisal menilai perhitungan tesebut tidak masuk secara logika.

Dalam perhitungannya, kenaikan harga BBM subsidi jenis premium sekitar 30 persen tersebut hanya akan meningkatkan konsumsi pertamax sebesar 60 persen. “Kami kan punya ilmu price elasticity of demand,” ujarnya.

Sumber : Faisal Tuntut Pertamina Buka Data Ongkos Produksi BBM

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Kementerian ESDM Setujui Perpanjangan Kontrak Empat Blok Migas

Menkeu Persilakan DPR Interpelasi Kebijakan Harga BBM

Pemerintah Akan Tinjau Perjanjian dengan Negara Surga Pajak

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

COVER_interpelasiBBMweb

Infografik : Pangkas Subsidi, Muncul Interpelasi

Katadata

KATADATA – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mulai menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi. Mereka mempertanyakan keputusan presiden memangkas subsidi BBM yang dinilai tidak tepat karena dilakukan ketika harga minyak di pasar internasional melorot, bahkan lebih rendah dari asumsi APBN 2014 yang sebesar US$ 105.

Sebagai persyaratan, dibutuhkan minimal 25 tanda tangan anggota DPR lintas fraksi. Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menargetkan 300 tanda tangan yang berasal dari fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih. Bambang juga mengharapkan dukungan dari anggota Koalisi Indonesia Hebat yang merasa kecewa atas keputusan Jokowi

Hingga saat ini, lima fraksi telah menyatakan dukunganya terhadap hak interpelasi. Kelima fraksi tersebut adalah Partai Demokrat, PKS, Golkar, Gerindra dan PAN. Bila usul interpelasi diterima, Ketua DPR akan memangil Presiden untuk dimintai jawaban atas keputusan yang diambilnya.

Presiden Joko Widodo mengaku tidak tahu maksud dan tujuan interpelasi yang digalang anggota Dewan. “Nggak tahu. Tanya ke sana (DPR),” jawabnya. Sebelumnya, Jokowi berulang kali  menegaskan bahwa pemotongan subsidi BBM bertujuan mengalihkan dana untuk program-program produktif yang mendorong kesejahteraan rakyat.

Katadata

Sumber : Infografik : Pangkas Subsidi, Muncul Interpelasi

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Subsidi Tetap Berdampak Positif Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Bangkitkan Ekonomi, Jokowi Kesulitan Ikuti Resep Cina yang Satu Ini

Inilah Strategi Menteri ESDM Tingkatkan Ketahanan Energi

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

FaisalBBasri

Berantas Mafia Migas, Faisal Basri Gandeng Orang Pertamina dan SKK Migas

Katadata

KATADATA –  Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri memilih beberapa nama untuk membantu dalam pemberantasan mafia migas. Faisal akan didampingi Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin sebagai Wakil Ketua Tim.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM Susyanto menjabat sebagai sekretaris Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Untuk anggotanya, Faisal menunjuk ekonom energi yang juga politisi dari PDI-P, Darmawan Prasodjo. Nama lainnya pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radi, Kepala Management Research Center Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Rofikoh Rokhim. Anggota lainnya, penasihat Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Agung Wicaksono. 

Faisal juga menunjuk nama-nama berasal dari Pertamina dan SKK Migas. Mereka adalah Vice President Engineering and Project Management Pertamina Daniel Purba dan Vice President Risk Management Treasury and Tax SKK Migas Parulian Sihotang. Sementara dua orang lagi masih dalam tahap konfirmasi. (Baca: Faisal Basri Pimpin Tim Reformasi Migas)

Faisal mengatakan alasan penunjukan dua nama orang Pertamina dan SKK Migas karena keduanya memiliki integritas. “Tidak lain kami cari yang kredibel, berani mati. Daniel Purba teruji integritasnya tidak cela,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11).

Dalam menjalankan tugasnya, tim itu akan memberi laporan kepada menteri ESDM setiap bulannya. Faisal mengatakan timnya akan fokus ke transparansi Pertamina Energy Trading Ltd, termasuk siapa pelaku tender. Faisal juga berjanji akan membuka semua data kepada publik setelah mendapat ijin dari Menteri ESDM. “Kalau semua ditutup saya enggak mau mengerjakan ini,” ujarnya. (Baca: Pemerintah Kaji Ulang Perlu Tidaknya Petral Dibubarkan)

Faisal juga diberi kewenangan dari Menteri ESDM untuk bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjalankan tugasnya. Mengingat saat ini BPKP sedang melakukan audit migas. 

Di tempat yang sama Anggota Tim Darmawan Prasodjo mengatakan cara kerja tim nantinya akan menggunakan analisa secara komprehensif, baik analisa sistemik ataupun kasuistik.

“Kami akan bekerja dengan berbasiskan data bukan rumor. Sehingga analisanya akan tajam dan tanpa conflict of interest,” ujarnya.

Sumber : Berantas Mafia Migas, Faisal Basri Gandeng Orang Pertamina dan SKK Migas

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Tanpa PLTN, Indonesia Terancam Krisis Listrik

Pemerintah Lanjutkan Program LCGC

LPS Lepas Bank Mutiara Rp 4,4 Triliun

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

PidatoBKetuaBDPR%2CBAkuiBAdaBKrisisB2008

DPR Siap Bahas RUU JPSK

gedung DPR

KATADATA – DPR siap membahas Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Ini akan menjadi payung hukum bagi pengambil kebijakan saat terjadi krisis di sektor keuangan.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan, kasus Bank Century terjadi memberikan pengalaman bahwa protokol manajemen krisis sangat dibutuhkan. Kasus yang terjadi pada 2008 tersebut terjadi lantaran Indonesia tidak memiliki protokol krisis yang memadai.

“Mari kita susun Undang-Undang JPSK yang akan jadi pintu masuk kita (menyusun protokol manajemen krisis). OJK harus ambil inisiatif,” kata dia saat rapat dengar pendapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (24/11).

Selain JPSK, Misbakhun juga mengusulkan agar UU Perbankan dan UU Pasar Modal direvisi. Kedua UU tersebut dinilai belum memadai. Bahkan UU Pasar Modal yang berlaku saat ini sudah berumur 20 tahun, sehingga perlu undang-undang yang lebih modern dan akomodatif.

Wakil Ketua Komisi XI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, UU JPSK penting untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Meski begitu, Komisi XI akan mengutamakan penyelesaian UU Perbankan yang terhenti pada periode lalu. “Peraturan ini lebih penting dari JPSK,” kata politikus Partai Gerindra ini. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan RUU JPSK kepada pemerintah. “RUU JPSK sudah on the pipe line. Kami sudah sampaikan ke pemerintah,” kata dia.

Sumber : DPR Siap Bahas RUU JPSK

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Minat Investasi Uni Eropa ke Indonesia Masih Rendah

Bakrie Telecom Ajukan Proposal Perdamaian

Pengalihan Subsidi BBM, Belanja Infrastruktur Ditambah

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

BBM-Subsidi-Katadata-Arief_1

Subsidi Tetap Berdampak Positif Bagi Masyarakat dan Pemerintah

BBM Subsidi               KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Peneliti Habibie Center Komaidi Notonegoro menilai skema subsidi tetap untuk bahan bakar minyak (BBM) memiliki dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat akan mendapat kepastian mengenai harga BBM dan terbiasa dengan perubahan harga.

Masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan jika harga minyak dunia sedang turun seperti saat ini. “Ketika harga turun publik membayar lebih murah,” katanya kepada Katadata beberapa hari lalu.

Untuk informasi, Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Januari 2015 pada hari ini, Senin (24/11) pukul. 06:39 WIB melemah 0,03 persen ke posisi US$ 76,49 per barel di bursa New York. 

Skema subsidi tetap untuk BBM juga memberikan keuntungan bagi pemerintah. Dari segi fiskal dia melihat penerapan subsidi tetap akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih terukur. 

Pemerintah tidak perlu lagi melakukan perubahan terhadap APBN jika harga minyak dunia ataupun nilai tukar rupiah bergejolak. Pemerintah juga lebih berhemat karena anggaran pengeluaran untuk subsidi BBM sudah dipatok. “Sekarang potensi jebol sewaktu-waktu bisa,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menganggap penerapan subsidi tetap tidak melanggar Undang-Undang (UU), meski harga BBM harus mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Menurut dia, yang tidak boleh dilakukan pemerintah adalah tidak memberikan satu rupiah pun untuk subsidi BBM.  

“Asal ada subsidi tidak melanggar UU. Intinya tidak dimekanisme pasarkan,” katanya.

Mengenai besaran subsidi yang akan diberikan, DPR kata dia masih menunggu usulan dari pemerintah. Nantinya pemerintah dan DPR akan bersama-sama membahas besaran subsidi untuk BBM.

Mekanisme subsidi tetap yaitu memberi subsidi per liter BBM dengan plafon tertentu yang mengacu pada harga pasar. Misalnya, subsidi diberikan secara tetap sebesar Rp 500 atau Rp 1.000 per liter. Dengan pola itu, harga BBM bersubsidi bisa berubah setiap bulan, sesuai dengan perkembangan harga di pasar. Saat harga minyak dunia naik, maka harga BBM bersubsidi akan naik. Namun, saat minyak dunia merosot, maka harga BBM bersubsidi juga akan menurun. (Baca: Akhiri BBM Murah, Kembalikan Kebijakan Subsidi Tetap)

Sumber : Subsidi Tetap Berdampak Positif Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

LPS Belum Akan Menaikkan Suku Bunga Penjaminan

SKK Migas Minta Anggarannya Tidak Masuk APBN

Inflasi Akan Turun dalam Empat Bulan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +