BUMN-Katadata-Arief2

Kementerian Keuangan Tolak Rencana Penjualan Gedung BUMN

BUMN KATADATA|Arief Kamaludin

KATADATA – Kementerian Keuangan menolak rencana penjualan gedung kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Optimalisasi bisa dilakukan dengan pemanfaatan gedung secara bersama-sama dengan kementerian/ lembaga (K/L) lain.

“Saya tidak setuju,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto di Jakarta, Kamis (18/12).

Menurut dia masih banyak cara lain yang dapat dilakukan untuk optimalisasi aset negara selain jual aset. Lebih baik, gedung tersebut dialihstatuskan ke kementerian lain atau dipakai secara bersama-sama.

“Di tempat saya banyak permohonan-permohonan dari kementerian/ lembaga yang perlu gedung,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan rencananya untuk menjual gedung Kementerian BUMN, untuk tujuan efisiensi biaya operasional. Dia berpendapat gedung tersebut terlalu besar bagi kementerian yang hanya mempunyai 250 pegawai.

Dia menilai gedung yang memiliki 21 lantai tersebut memerlukan banyak daya listrik untuk pengatur suhu. Apalagi, gedung ini menggunakan sistem pendingin udara terpusat, yang akan mendinginkan seluruh ruangan. Padahal tidak semua ruangan di gedung tersebut terpakai.

“Kami cuma 250 orang, saya rasa kalau kita pakai 3-4 lantai saja sudah cukup sehingga ya dijual saja kalau gitu,” ujar Rini. Setelah gedungnya terjual, Kementerian BUMN akan menyewa gedung yang relatif kecil sebagai kantor.

Rencana Rini tersebut mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Namun, menurutnya hal itu masih sebatas wacana. Pemerintah masih harus mengkaji perlu atau tidaknya penjualan gedung tersebut. 

Sumber : Kementerian Keuangan Tolak Rencana Penjualan Gedung BUMN

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Ada Persoalan Fundamental dan Psikologis yang Bikin Rupiah Melemah

Reformasi Kelembagaan Atau Mengejar Target Penerimaan

Perusahaan Korea Siap Investasi Rp 300 Triliun

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

mardiasmo2BAK

Pansel Akan Umumkan Hasil Pemeriksaan Kandidat Dirjen Pajak dari BIN

Katadata

KATADATA – Panitia Seleksi (Pansel) Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan masih menunggu hasil pemerikasaan rekam jejak kandidat Direktur Jenderal Pajak dari Badan Intelijen Negara (BIN). Rencananya Pansel akan langsung mengumumkannya setelah menerima hasil laporan tersebut.

“Kami akan umumkan hari ini, setelah laporan dari BIN masuk,” ujar Ketua Pansel, yang juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo disela-sela acara Kongres XII Ikatan Akutansi Indonesia (IAI), di Jakarta, Kamis (18/12).

Dia mengatakan hasil pemeriksaan dari BIN sangat dibutuhkan, agar Pansel bisa mendapatkan calon Dirjen Pajak yang berintegritas. Bahkan, laporan dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dinilai belum cukup untuk melengkapi dokumen penilaian para calon Dirjen Pajak.

Kemampuan memimpin saja tak cukup untuk meningkatkan penerimaan negara. Mardiasmo berharap, dari hasil seleksi ini bisa didapat pemimpin pajak yang berkemampuan dalam perpajakan dan berintegritas. Sebab, dirjen pajak juga harus tegas dan berani melawan mafia pajak.

Peserta yang akan lolos dari seleksi ini merupakan peserta yang tidak memiliki rekam jejak yang buruk. “Tidak ada catatan dari KPK, PPATK dan BIN,” ujarnya.

Menurut Mardiasmo, setelah hasil pemeriksaan ini akan peserta seleksi dirjen pajak akan tersaring menjadi lima, dari 11 kandidat yang ada saat ini. Seleksi selanjutnya adalah wawancara oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 19-23 Desember. Hasilnya kemudian diajukan ke Presiden Joko Widodo. 

Sebelas calon yang ada saat ini, sebelumnya telah melewati proses administrasi, uji kelayakan publik dan rekam jejak, penulisan makalah, tes kesehatan, serta assessment center oleh Dimensi Daya Indonesia (DDI). Pekan lalu, para kandidat telah melakukan wawancara dengan tujuh panelis, yang diantaranya terdapat mantan Menteri Keuangan dan mantan Gubernur Indonesia.

Sumber : Pansel Akan Umumkan Hasil Pemeriksaan Kandidat Dirjen Pajak dari BIN

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Kemenperin lepas 436 Izin Usaha ke BKPM

Grup Bakrie Restrukturisasi Utang Rp 69 Triliun

Menjaga Pelemahan Rupiah, BI Mengaku Telah Intervensi Pasar

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

Faisal-Basri-Katadata-Agung2

Faisal Akui Keberadaan Petral Masih Penting

Faisal Basri                 KATADATA|Agung Samosir

KATADATA – Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri mengaku baru mengetahui  PT Pertamina Energi Trading Ltd (Petral) juga berperan sebagai agen penjualan minyak. Selama ini Petral tidak hanya melakukan jual beli minyak dengan PT Pertamina (Persero), melainkan ke perusahaan minyak di negara lainnya.

“Ternyata petral jadi trading agent, yaitu dia membeli dari NOC (National Oil Company) satu lalu jual ke NOC lainnya. Misalnya Petral beli dari NOC Vietnam, dijual lagi ke Laos, tidak hanya ke Pertamina. Itu kan bagus,” katanya.

Dia juga baru mengetahui kalau selama ini Petral mengolah bensin RON 92 menjadi RON 88, salah satunya untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi Indonesia. Itu dilakukan Petral dengan menyewa fasilitas pengolahan di Singapura.

Faisal mengakui bahwa keberadaan Petral di Singapura masih diperlukan sebagai perusahaan trading Indonesia. Banyak perusahaan perdagangan minyak mentah dan BBM di negara tersebut, sehingga akan lebih mudah bagi Petral untuk bisa membeli minyak kebutuhan Indonesia.

Informasi yang dia dapat dari Petral, bisnis perdagangan minyak di luar Pertamina ini baru mencapai 11 persen dari seluruh kegiatan Petral. Makanya, kata Faisal, posisi Petral sangat strategis untuk ekspansi bisnis hulu migas Pertamina. Tugas Pertamina untuk mendapatkan minyak akan lebih cepat dan efisien dengan adanya Petral.

Meski demikian, Faisal tetap ingin anak perusahaan Pertamina ini lebih transparan. Dia meminta Petral menyerahkan data siapa saja pemenang tender. Data yang diminta barisi informasi dari mana minyak yang di dapat Petral selama ini. “Kami minta datanya berapa NOC yang langsung dari Petral berapa yang lewat trader,” ujarnya.

Agung Wicaksono, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas berharap pihaknya dapat mengetahui siapa saja yang berada di balik pemenang tender minyak yang selama ini dilakukan Petral. Ini dilakukan untuk bisa mengungkap adanya mafia di balik tender minyak. “Kami bicara bagaimana lelang dilakukan, bagaimana pemenang lelangnya,” kata Agung.

Ternyata informasi tersebut sulit didapat, karena Petral mengaku tidak mengetahuinya. Menurut Agung, Petral hanya mengetahui pemilik perusahaan pemenang lelang hanya sampai dua tingkatan. Sementara untuk mengetahui siapa saja pihak yang bermain dalam praktik mafia migas ini, harus mengetahui pemilik perusahaan yang paling akhirnya.

“Harusnya lebih dalam lagi kalau dua tiga tingkatan itu cuma air dangkal. Sampai langit ke tujuh lah supaya tahu ujung pemilik perusahaan ini siapa,” ujarnya.

Sumber : Faisal Akui Keberadaan Petral Masih Penting

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Prospek Saham Properti Cerah Tahun Depan

Rupiah Sentuh Titik Terendah Sejak Krisis 1998

Grup Bakrie Restrukturisasi Utang Rp 69 Triliun

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

kilangBupB3BplajuB%281%292

Impor Premium Setahun, Bisa untuk Bangun Satu Kilang

Katadata

KATADATA – Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi terus mendorong agar pemerintah membangun kilang minyak. Selama ini biaya impor BBM bersubsidi jenis premium dalam satu tahun, nilainya sama dengan investasi membangun satu kilang.

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Agung Wicaksono mengatakan pembangunan kilang jauh lebih efektif dan efisien daripada harus mengimpor minyak. Dalam satu tahun PT Pertamina Energi Trading Ltd (Petral) mengeluarkan uang untuk impor sebesar US$ 13 Miliar. Padahal, untuk membangun kilang kapasitas 300.000 barel per hari juga dibutuhkan dana sebesar US$ 13 Miliar.

“Jadi impor satu tahun itu bisa bangun kilang (yang bisa berproduksi hingga) 80 tahun (asumsi Plaju). Jadi penyakitnya itu ada di impor  yang terlalu besar ini,” katanya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (17/12).

Dia berharap impor BBM ini bisa ditangani dan dananya bisa dialihkan untuk pembangunan kilang. Pembangunan kilang ini penting untuk ketahanan energi di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan cadangan BBM paling rendah. Cadangan BBM Indonesia hanya mampu mencukupi kebutuhan selama 18 hari. Padahal di ASEAN, Vietnam memiliki stok BBM selama 67 hari, Thailand 36 hari, Singapura 90 hari, dan Filipina sebanyak 22 hari. Kemudian Myanmar selama 91 hari, Laos selama 45 hari, dan Kamboja memiliki stok BBM 30 hari.

Menurut Agung, mendorong pembangunan kilang ini tidaklah mudah. Masalahnya selama ini harga BBM dari kilang dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan BBM impor. Perbandingan harganya bisa sampai enam kali lipat, tergantung jenis kilang. Menurut Agung, ini merupakan penyakit yang harus disembuhkan, mengingat banyak lebih baik impor daripada memproduksi BBM di sendiri.

“Tapi soal energi bukan hanya itung-itungan harga. Itu kilang harus dibenahi,” ujarnya.

Darmawan Prasodjo, yang juga anggota Reformasi Tata Kelola Migas mengatakan produktivitas kilang dalam negeri terus berkurang, sedangkan ongkosnya terus bertambah. Makanya biaya produksi BBM di kilang dalam negeri menjadi lebih tinggi. “Sehingga biaya per barel pengolahannya jadi mahal,” ujarnya.

Sementara Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir menyebut tingginya ongkos pengolahan, karena kilang yang dimiliki Indonesia sudah tua. “Kilang Pertamina ini ada yang dibangun tahun 1930 dan yang 1948, yang mengolah minyak mentah Indonesia yang sebagian besar jenis light sweet. sehingga harganya juga jauh lebih mahal,” ujarnya.

Sumber : Impor Premium Setahun, Bisa untuk Bangun Satu Kilang

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Rupiah Melemah Inflasi Tahun Ini Bisa Mencapai 8 Persen

Pemerintah Kaji Tax Amnesty untuk Tarik Dana dari Singapura

Pelemahan Rupiah Hanya Berlangsung Sementara

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

Pajak1

Menteri Keuangan Larang 168 Wajib Pajak ke Luar Negeri

Dirjen Pajak - KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Menteri Keuangan melakukan tindakan pencegahan bagi 168 wajib pajak nakal yang tidak mematuhi kewajiban dan tidak melunasi utang pajaknya. Tindakan pencegahan ini berupa larangan sementara bagi penanggung pajak untuk ke luar negeri.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Keuangan, Rabu (17/12), sebenarnya pada 17 Desember Direktorat Jenderal Pajak telah memproses 487 usulan pencegahan dari 402 wajib pajak badan dan 85 wajib pajak perorangan. Total tagihan pajak dari 487 wajib pajak tersebut mencapai Rp 3,32 triliun.

Berdasarkan usulan pencegahan tersebut Menteri Keuangan memutuskan tindakan pencegahan atas 147 wajib pajak badan dan 21 wajib pajak perorangan. Total tagihan pajak dari 168 wajib pajak ini mencapai Rp 598,8 miliar. Di antara penanggung pajak yang diusulkan pencegahan, terdapat 40 warga negara asing berasal dari Asia, Amerika, Australia dan Eropa.

Pencegahan dilakukan kepada Penanggung Pajak yang mencakup orang pribadi atau badan. Untuk badan dikenakan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak, termasuk wakilnya seperti direksi dan pemegang saham.

Selain melakukan pencegahan, upaya paksa terakhir dapat dilakukan dengan penyanderaan (gijzeling) terhadap penanggung pajak. Dalam melakukan Ditjen Pajak gijzeling bekerjasama dengan Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk memastikan upaya tersebut berjalan efektif. Sampai dengan 17 Desember 2014, Ditjen Pajak sedang melakukan penelitian terhadap 31 Penangung Pajak untuk dilakukan penyanderaan.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, pencegahan dilakukan secara selektif kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sebesar Rp 100 juta atau lebih, yang diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Jangka waktu pencegahan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan lagi. 

Sumber : Menteri Keuangan Larang 168 Wajib Pajak ke Luar Negeri

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Rupiah Melemah karena Ekonomi AS Membaik

Menteri Keuangan Larang 168 Wajib Pajak ke Luar Negeri

Bank Indonesia Tidak Akan Mengikuti Langkah Rusia Menaikkan Suku Bunga

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

REV_CoverBakrieLapindoInfografikWEB

Infografik : Dua Bukti Kelalaian Bakrie di Lapindo

Katadata

KATADATA – Desakan Presiden Joko Widodo kepada PT Minarak Lapindo Jaya untuk membayar sisa ganti rugi korban lumpur memunculkan kembali kontroversi penyebab semburan yang menenggelamkan Kecamatan Porong, Sidoarjo itu. Apalagi, belakangan muncul wacana pemerintah akan membeli aset Lapindo supaya perusahaan itu memiliki dana untuk membayar ganti rugi.

Meski pengadilan menyatakan semburan lumpur disebabkan faktor alam (gempa Yogya), sejumlah dokumen justru mengatakan sebaliknya. Surat Medco kepada Lapindo Brantas Inc. delapan tahun silam yang dimiliki Katadata, misalnya, mengindikasikan bencana semburan lumpur panas Lapindo merupakan akibat faktor manusia alias kelalaian dalam proses pengeboran.

Dokumen kedua adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 29 Mei 2007. Laporan BPK menyebutkan indikasi inkompetensi kontraktor pengeboran, antara lain tidak berpengalaman, kualitas kru yang rendah, serta kualitas peralatan di bawah standar. PT ETTI, yang menjadi konsultan BPK, juga melaporkan sejumlah kelalaian pengeboran.

Infografik Lapindo

Infografik Lapindo

Sumber : Infografik : Dua Bukti Kelalaian Bakrie di Lapindo

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Saham Emiten Sawit dan Batubara Masih Ada Prospek Tahun Depan

Rupiah Sentuh Titik Terendah Sejak Krisis 1998

Sofyan Djalil Apresiasi Rencana Menjual Gedung Kementerian BUMN

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

Rupiah-Katadata-Arief3

BI: Posisi Rupiah Sudah Pas Bagi Indonesia

Rupiah           KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Bank Indonesia (BI) menyebut, nilai tukar rupiah Rp 12.200 hingga Rp 12.400 per dolar Amerika Serikat (AS) merupakan level yang pas untuk Indonesia. Sebab, indeks nilai tukar efektif rill (real effective exchange rate/REER) masih 96, lebih rendah dari rata-rata indeks per bulan yang dipatok pada angka 100.

Deputi Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan nilai tukar yang baik adalah fundamental nilainya dibawah harga (undervalued) dolar AS. Posisi ini akan baik untuk mendorong ekspor, dan menurunkan impor. Bahkan menurut dia, posisi Rp 12.600 per dolar AS akan lebih kompetitif bagi rupiah.

“BI inginnya REER sedikit di bawah 100. (nilai tukar rupiah) Rp 12.300 per dolar AS, tidak apa-apa buat kami. Kurs itu cocok untuk Indonesia,” kata Mirza, di Gedung BI, Jakarta, Rabu (17/12).

Makanya, kata dia, BI mulai intervensi ketika rupiah sudah menyentuh level Rp 12.900 per dolar AS. Intervensi BI ini dilakukan hingga ke pasar obligasi pemerintah, mengingat porsi asing yang besar di instrumen moneter tersebut.

Kondisi politik Rusia juga membuat rupiah semakin tertekan. Jika ekonomi negara beruang merah ini membaik, dia yakin voltalitas rupiah akan lebih kecil, bahkan tidak menutup kemungkinan rupiah menguat.

Buruknya perekonomian global akan berpengaruh juga terhadap Indonesia, termasuk ke rupiah. Mirza mencontohkan seperti yang terjadi pada 2011 ketika Eropa mengalami kolaps, maupun saat AS mengalami krisis pada 2008. Dampaknya cukup terasa pada perekonomian Indonesia.

Pengaruh eksternal menjadi penyebab terbesar pelemahan rupiah saat ini. Karena pada dasarnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini sudah membaik. Defisit transaksi berjalan bisa berada pada kisaran 2 persen hingga 3 persen. Di tambah lagi dengan lagkah pemerintah menjaga anggaran negara dengan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Langkah pemerintah menaikkan harga BBM dapat membuat ruang fiskal menjadi lebih besar. Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Di samping itu, langkah BI menjaga suku bunga tetap tinggi juga dapat membuat inflasi cukup terkendali.

“Ada persepsi jika emerging market bermasalah, yang ain bermasalah nggak bisa dibantah. Tapi investor akan melihat pada fundamental policy-nya,” kata dia.

Sumber : BI: Posisi Rupiah Sudah Pas Bagi Indonesia

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Kontrak 32 Blok Migas Akan Selesai

Perusahaan Korea Siap Investasi Rp 300 Triliun

Reformasi Kelembagaan Atau Mengejar Target Penerimaan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

Dollar-Rupiah-Katadata-Arief1

Rupiah Melemah Inflasi Tahun Ini Bisa Mencapai 8 Persen

Dollar              KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan berdampak pada laju inflasi. Ekonom Standard Chartered Eric Sugandi mengatakan seiring dengan pelemahan rupiah, tingkat inflasi tahun ini akan mencapai 8 persen.

Perhitungannya, setiap pelemahan rupiah sebesar 1 persen, akan berdampak pada penambahan laju inflasi sebesar 0,07 persen. “Biasanya sebulan kedepan (pelemahan rupiah) terefleksi ke inflasi,” ujar Eric saat memaparkan economi outlook, di Jakarta, Rabu (17/12).

Menurut dia kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), laju inflasi hingga akhir tahun berada pada kisaran 7,5 persen hingga 8 persen. Dengan adanya pelemahan rupiah yang cukup dalam, perkiraan laju inflasi akan mencapai posisi teratas, yakni 8 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut inflasi November mencapai 1,5 persen. Dampak kenaikan harga BBM sudah terasa dalam 12 hari pada bulan tersebut. Biasanya laju inflasi November rata-rata di bawah 0,5 persen.

Pada November 2009 mengalami deflasi  0,03 persen. Pada November 2010 inflasi sebesar 0,6 persen. Inflasi bulan yang sama 2011 dan 2012 tercatat 0,34 persen dan 0,07 persen. Sedangkan tahun lalu inflasi November 0,12 persen.

Tingginya inflasi bulan lalu membuat laju inflasi tahun kalender sudah melampaui target inflasi tahun ini sebesar 5,5 persen.

Ekonom Bank Mandiri Aldian Taloputra mengatakan dampak kenaikan harga BBM tarhadap inflasi tahun ini belum final. Karena puncak inflasi baru terlihat pada Desember, yang biasanya mencapai 2 persen. Dia memprediksi laju inflasi tahun ini mencapai 7,9 persen sampai 8 persen.

Tahun depan, dengan asumsi tidak ada lagi kenaikan harga BBM dan harga minyak mentah di kisaran US$ 70 dolar per barel, dia memprediksi tingkat inflasi akan lebih rendah. “Kami lihat inflasi 5 persen tahun depan,” ujarnya. 

Sumber : Rupiah Melemah Inflasi Tahun Ini Bisa Mencapai 8 Persen

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Bank Indonesia Tidak Akan Mengikuti Langkah Rusia Menaikkan Suku Bunga

BPH Migas Optimistis Kuota BBM Bersubsidi Tahun Ini Cukup

Hadapi Pelemahan Rupiah, BI Minta Pemerintah Disiplin Jaga Fiskal

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

DW2013121702

Ada Persoalan Fundamental dan Psikologis yang Bikin Rupiah Melemah

Katadata

KATADATA – Gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi tiga hari belakangan tidak saja karena faktor global. Ada persoalan yang sifatnya fundamental dan psikologis di dalam perekonomian Indonesia.

Kurs rupiah pada Rabu (17/12) berdasarkan data Bloomberg ditutup pada posisi Rp 12.557 per dolar AS, menguat 58 poin atau 0,45 persen dibandingkan penutupan kemarin. Pada perdagangan kemarin, rupiah sempat menembus level Rp 12.900-an per dolar AS, sebelum akhirnya ditutup pada angka Rp 12.725 per dolar AS.

Ekonom Standard Chartered Bank Eric Sugandi menilai, depresiasi rupiah yang mencapai Rp 12.700 sudah terlalu tinggi. Dalam perhitungannya, rupiah idealnya berada di rentang Rp 12.000-Rp 12.200 per dolar AS. “Kalau lewat, pemerintah harus waspada,” kata dia dalam acara “Economic Review 2014 dan Outlook 2015” di Jakarta, Rabu (17/12).

Dia mengatakan, persoalan pokok yang menyebabkan rupiah melemah adalah pasokan likuiditas dan dolar AS yang tidak mencukupi dan terdistribusi dengan rata. Padahal, pada akhir tahun banyak perusahaan yang membutuhkan dolar AS untuk membayar dividen dan bunga utang.

Selama ini, distribusi valuta asing (valas) terkonsentrasi pada 15 bank besar. Namun, mereka tidak dapat melepaskan cadangan valasnya karena kondisi likuiditas di dalam negeri yang tengah seret.

“Bank-bank besar ini belum tentu mau memberikan dolar AS yang mereka punya dengan harga murah. Padahal Desember kan ada corporate demand,” kata dia.

Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah postur kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN). Dari 38,5 persen kepemilikan asing, ternyata hanya 8,4 persen yang merupakan investor jangka panjang. Selebihnya, merupakan investor jangka pendek yang mengikuti arus situasi ekonomi global.

“Ada yang ketika AS membaik, mereka (investor) balik (ke AS), dan panik ketika rupiah tertekan. Mereka takut aset yang mereka pegang terpengaruh (pelemahan rupiah),” tutur Eric.

Dia berharap pemerintah dan Bank Indonesia menyiapkan sejumlah instrumen untuk menahan aliran modal keluar. Misalnya dengan memaksa eksportir untuk memarkir dananya di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah supaya lebih efektif melakukan penyerapan anggaran, sehingga tidak agresif dalam menerbitkan pembiayaan. Pemerintah pun bisa mendorong BUMN dan dana pensiun untuk membeli SBN.

Kendati demikian, dia mengakui ada pengaruh dari situasi perekonomian global terhadap pelemahan rupiah. Misalnya, perekonomian Uni Eropa yang memburuk serta rencana pemerintah Rusia lakukan capital control juga turut menekan rupiah.

Bahkan, virus Ebola pun secara tak langsung berdampak kepada Indonesia. Lantaran, Cina banyak berinvestasi di Afrika, sehingga pengaruhnya besar bagi negara mitra dagang terbesar Indonesia ini.

“Ekonomi Argentina memburuk juga dampaknya terasa ke Indonesia, meskipun bukan mitra dagang dominan. Investor melihat Argentina sebagai emerging market seperti Indonesia,” kata Eric.

Sumber : Ada Persoalan Fundamental dan Psikologis yang Bikin Rupiah Melemah

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Bank Indonesia Tidak Akan Mengikuti Langkah Rusia Menaikkan Suku Bunga

Pengalihan Subsidi BBM, Jatah Infrastruktur Rp 47,5 Triliun

Saham Emiten Sawit dan Batubara Masih Ada Prospek Tahun Depan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

BUMN

Presiden Jokowi Tidak Keberatan Direksi BUMN Diisi Tenaga Asing

KATADATA – Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Presiden Joko Widodo tidak keberatan  menjadikan orang asing sebagai Direktur di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden tidak mempermasalahkan hal tersebut, asalkan tenaga asing yang dipilih memang memiliki keahlian di bidang tertentu.

“Presiden tidak keberatan. Intinya di bidang-bidang tertentu di mana kami memerlukan orang terbaik. Jika tidak ada di dalam negeri, kami hire dari internasional,” katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta (16/12).

Dia juga menganggap hal itu adalah lumrah selama orang tersebut dinilai menurut keahliannya. Tenaga asing diharapkan juga dapat mempercepat transfer keahlian untuk sumber daya manusia Indonesia.

Beberapa posisi di perusahaan BUMN sangat membutuhkan orang-orang yang ahli. Sementara cara yang paling cepat untuk mengatasi kebutuhan tersebut adalah dengan menempatkan orang asing yang memiliki keahlian yang mumpuni.

Sofyan membantah anggapan bahwa dengan adanya orang asing yang menjabat posisi strategis, sama saja menggadaikan BUMN kepada asing. Dia yakin tenaga asing bisa bersikap professional dengan tugasnya, karena digaji oleh negara.

“(jabatan) Itu kan eksekutif. Kita bayar, jadi mereka yang bekerja pada kita,” katanya.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan membuka peluang bagi orang asing menjabat direktur perusahaan BUMN. Bahkan, bisa saja orang asing menduduki jabatan Direktur Utama, jika sudah lolos seleksi kementerian BUMN.

Sumber : Presiden Jokowi Tidak Keberatan Direksi BUMN Diisi Tenaga Asing

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Kementerian Perhubungan Serahkan Proyek Pelabuhan kepada BUMN

BPH Migas Usulkan Besaran Subsidi Tetap Rp 1.500 – Rp 2.000 per Liter

Rupiah Bukan Mata Uang yang Pelemahannya Paling Buruk

Katadata on Facebook | Twitter | Google +