KAPALBLPGBMAKASSAR

Dianggap Berbahaya, Pengangkutan Migas-Batubara Kena Biaya

Katadata

KATADATA – Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Dalam aturan ini, bahan bakar minyak (BBM), gas dan batubara digolongkan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3).

Dalam aturan tersebut, pemerintah mengenakan tarif untuk setiap kapal yang mengangkut barang yang tergolong B3 sebesar Rp 25.000 per kilogram. Banyak kalangan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menentang aturan ini. Salah satu alasannya, aturan ini akan membuat harga BBM di Indonesia menjadi yang paling mahal di dunia. 

Meski demikian, Kementerian Perhubungan menyatakan tetap memberlakukan peraturan yang sudah efektif sejak 26 Maret lalu. Kementerian beralasan aturan ini tidak akan berdampak pada naiknya harga BBM. 

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Mamahit mengatakan target utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Perhubungan adalah limbah B3. Dengan semangat untuk meningkatkan PNBP, maka setiap limbah tersebut dikenakan biaya pengangkutan sebesar Rp 25.000 per kilogram. Namun, ada pengecualian untuk beberapa komoditas tertentu seperti batu bara, minyak bumi, gas, dan semen, yang hanya dikenakan biaya sebesar Rp 10 per ton.

“Kalau kami tetapkan besar seperti Rp 25.000 per kilogram mana ada kapal mau membawa minyak,” kata Bobby di Jakarta, Selasa (31/3).

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan aturan ini hanya akan membebani biaya yang sangat kecil untuk komoditas yang penting. Sedangkan tarif yang besar diberlakukan untuk limbah berbahaya dan beracun.

Jonan menyatakan negara diuntungkan dengan aturan ini, karena bisa mendapat tambahan PNBP sebesar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun. Tambahan ini bahkan lebih tinggi dari target yang  ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 3,2 triliun.

Agar aturan ini bisa efektif dilakukan, saat ni Kementerian perhubungan sedang mengkaji aturan, termasuk sanksi yang akan diberikan bagi perusahaan pelayaran yang tidak mematuhi peraturan pemerintah tersebut. Kementerian juga akan mempermudah pembayarannya melalui sistem elektronik.

“Untuk proses pembayaran online-nya akan selesai pada tanggal 1 Juni nanti,” kata Jonan.

Sumber : Dianggap Berbahaya, Pengangkutan Migas-Batubara Kena Biaya

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Longgarkan Likuiditas, Sistem JIBOR Disempurnakan

BI Pertahankan Kebijakan Moneter Ketat

Pemerintah Melanggar UU Jika Tidak Menaikkan Harga BBM

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

KAPALBLPGBMAKASSAR

Aturan Tarif Transportasi B3 Tidak Pengaruhi Harga BBM

Katadata

KATADATA – 

Aturan Tarif B3 Tidak Pengaruhi Harga BBM

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memastikan peraturab mengenai jenis dan tarif penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan tidak akan berpengaruh pada harga bahan bakar minyak (BBM). Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015, yang diterbitkan pada 24 Februari 2015.

Jonan beralasan, regulasi yang mulai berlaku pada tanggal 26 Maret lalu, hanya membebani muatan komoditas penting dengan biaya sangat kecil. Makanya, pemberlakukan peraturan ini dirasa tidak akan berdampak pada kenaikan harga-harga beberapa komoditas seperti minyak dan has bumi.

“Kemarin kan ada yang bilang aturan ini akan mengganggu harga minyak (BBM). Ini tidak mengganggu (harga),” kata Jonan di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (31/3).

Bahkan dia mengaku negara bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Rp 5 triliun sampai Rp 6 triliun tahun ini. Nilai ini melebihi target PNBP Kementerian Perhubungan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 3,2 triliun.

Kementerian Perhubungan juga sedang mengkaji aturan, termasuk sanksi yang akan diberikan bagi perusahaan pelayaran yang tidak mematuhi aturan ini. Kementerian juga akan mempermudah pembayarannya melalui sistem elektronik. “Untuk proses pembayaran online-nya akan jadi pada tanggal 1 Juni nanti,” kata Jonan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit mengatakan bahwa target utama PNBP ini adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Bagi kapal yang membawa bahan muatan limbah B3 ini akan dikenakan biaya sebesar Rp 25 ribu per ton.

Banyak kalangan yang menganggap aturan ini akan membuat harga BBM di Indonesia paling mahal di dunia, karena pemerintah mengenakan tarif transportasi untuk BBM sebesar US$ 25.000 per ton. Padahal, kata Bobby, untuk komoditas seperti batubara, minyak bumi, gas, dan semen hanya dikenakan biaya sebesar Rp 10 per ton.

“Kalau kami tetapkan besar seperti Rp 25.000 per ton mana ada kapal mau membawa minyak,” kata Bobby.

Sumber : Aturan Tarif Transportasi B3 Tidak Pengaruhi Harga BBM

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Jonan: Hanya Jokowi yang Bisa Hentikan Pembangunan Cilamaya

Pemerintah Siapkan Dua Opsi Pajak Ekspor CPO

Pemda yang Hambat Proyek Infrastruktur Akan Diberi Sanksi

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

pelabuhanBJICT

Jonan: Hanya Jokowi yang Bisa Hentikan Pembangunan Cilamaya

Katadata

KATADATA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebut tidak ada pihak manapun yang bisa menghentikan proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Menurut dia, hanya Presiden Joko Widodo yang bisa melakukan hal tersebut.

Proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya masuk dalam proyek prioritas pemerintah. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Rencana proyek tersebut juga sudah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sempat menyetujui pembangunan pelabuhan ini dilanjutkan.

Jonan mengatakan pihaknya hanya menjalankan amanat Perpres tersebut sebagai dasar untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan Cilamaya. “Ini (Cilamaya) bukan proyek Kementerian Perhubungan, tapi proyek pemerintah pusat dan ada Perpresnya,” kata Jonan saat ditemui di kantornya, Selasa (31/3).

(Baca: Cilamaya Kontroversial, Sofyan Pilih Kembangkan Tanjung Priok)

Dia menginginkan pelaksanaan proyek ini bisa dilimpahkan kepada pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pelindo II (Persero). Harapan ini agar tidak ada anggaran negara yang terpakai, mengingat belum ada alokasi anggaran untuk proyek tersebut. Saat ini sudah ada investor dari dua negara, yakni Jepang dan Korea Selatan, yang berminat membangun Pelabuhan Cilamaya.

PT Pertamina (Persero) keberatan dengan proyek Pelabuhan Cimalaya, karena lokasi pembangunannya bersinggungan dengan fasilitas pipa milik PT Pertamina Hulu Energi ONWJ di lepas pantai Karawang. Selain itu, masih banyak kesulitan lainnya yang justru malah menimbulkan banyak kontroversi, mengenai perlu tidaknya pembangunan pelabuhan tersebut saat ini.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit memastikan PT Pertamina (Persero) tidak akan terganggu oleh proses pembangunan pelabuhan Cilamaya. Dia mencontohkan pembangunan pelabuhan di Samarinda atau Singapura yang memiliki lalu lintas padat, walaupun melewati pipa di bawah permukaan lautnya.

“Yang penting sistem pengawasan pelabuhannya dan kapalnya saja yang diperbaiki,” kata Bobby.

Bobby merasa heran dengan pihak-pihak yang seolah menentang pembangunan pelabuhan ini. Padahal keputusan final sudah dicapai pada bulan Juni 2014 lalu dan lokasi pembangunan pelabuhan ini sudah digeser 3 kilometer dari yang direncanakan sebelumnya.

“Saat itu sudah sepakat semua termasuk Pertamina. Yang jadi permasalahan kan hanya alur pelayarannya saja,” kata Bobby.

Kementerian Perhubungan menyatakan pembangunan pelabuhan Cilamaya ini akan menggunakan teknologi canggih yang akan melindungi fasilitas pengeboran Pertamina. Seharusnya tidak ada alasan rencana pembangunan pelabuhan tersebut dihentikan.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan sempat mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Dalam surat tertanggal 16 Januari 2015 tersebut, Kementerian meminta agar proyek tersebut tetap menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Kementerian beralasan, kapasitas layanan petikemas di Terminal Kalibaru, Jakarta, sudah tidak memadai pada 2020. Dalam jangka pendek layanan petikemas diperkirakan mencapai 10,21 juta TEUs masih bisa diakomodasi dengan terminal Kalibaru. Tapi dengan pertumbuhan bisnis tiap tahun, butuh tambahan kapasitas 7,5 juta TEUs.

Pembangunan Pelabuhan Cilamaya juga bisa menekan biaya logistik karena berada di pusat industri manufaktur di Cikarang dan karawang. Alasan lainnya, pembangunan pelabuhan Cilamaya dapat mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.  

Sumber : Jonan: Hanya Jokowi yang Bisa Hentikan Pembangunan Cilamaya

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

155 Lahan untuk Pembangkit Listrik Sudah Dibebaskan

ConocoPhillips Tambah Investasi US$ 2,5 Miliar

Pemerintah Siapkan Dua Opsi Pajak Ekspor CPO

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

BBM-Katadata-Arief

Pemerintah Melanggar UU Jika Tidak Menaikkan Harga BBM

BBM Subsidi               KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Pemerintah menyatakan tidak akan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini menjawab penyataan banyak pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada 28 Maret lalu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku kebijakan tersebut sudah benar dan memiliki dasar hukum yang kuat. Saat ini pemerintah bebas menentukan harga BBM, tanpa perlu meminta izin dari DPR.

“Saya kira malah kalau tidak dinaikan harga Premium dan BBM nonsubsidi, malah menyalahi aturan. Undang-Undang menyatakan subsidi tetap,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (31/3).

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, mengatur subsidi BBM menggunakan mekanisme subsidi tetap untuk jenis Solar. Sementara untuk jenis bensin Premium tidak diberi subsidi. 

Dengan dasar ini, subsidi BBM tidak akan mengalami perubahan ketika harga minyak dunia atau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat  mengalami berubah. Konsekuensinya harga BBM bisa mengalami kenaikan atau penurunan, sesuai perubahan dua variabel tersebut. 

Dalam APBN-P 2015 besaran subsidi BBM, bahan bakar nabati (BBN), dan elpiji 3 kilogram ditetapkan sebesar Rp 81,8 triliun. Angka ini lebih kecil dari APBN 2015 yang besarnya mencapai Rp 276 triliun.

Menurut Sudirman mekanisme pemberian subsidi seperti yang dilakukan saat ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Dana yang tadinya digunakan untuk subsidi BBM, bisa digunakan ke sektor yang lebih produktif seperti pembangunan waduk dan perumahan murah.

Mengenai mekanisme penentuan harga, Sudirman mengaku akan terus melakukan evaluasi. Perubahan harga tersebut, bisa saja dievaluasi setiap satu bulan sekali atau satu bulan dua kali.

Dalam Rapat Kerja Komisi VII yang membidangi Energi bersama Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero), menyimpulkan agar Menteri ESDM mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan harga BBM. Tidak hanya itu, Komisi VII juga meminta Menteri ESDM meninjau kembali periodisasi harga BBM.

Sumber : Pemerintah Melanggar UU Jika Tidak Menaikkan Harga BBM

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Chandra Asri Bangun Pabrik Petrokimia Berbasis Batu Bara

Manfaatkan Pelemahan Rupiah, Ekspor Alas Kaki Naik 14 Persen

Pemerintah Diminta Serius Dorong Pertumbuhan Sektor Riil

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

kilangBupB6Bbalongan

Cadangan Minyak Nasional Berkurang, Hanya Cukup untuk 17 Hari

Katadata

KATADATA – Cadangan minyak nasional turun. Berdasarkan catatan PT Pertamina (Persero), cadangan minyak nasional pada saat ini hanya cukup untuk 17 hari. Persediaan ini turun dari sebelumnya yang bisa memenuhi kebutuhan selama 18 hari sampai 20 hari.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, berkurangnya cadangan minyak tersebut karena adanya penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Dengan alasan tersebut, Pertamina tidak melakukan penambahan cadangan minyak nasional.

Saat ini, konsumsi solar hanya 34 ribu kilo liter (kl) per hari, turun dari konsumsi pada Desember 2014 yang mencapai 46 ribu kl per hari.

PT. Pertamina (Persero) mencatat cadangan minyak nasional saat ini hanya 17 hari. Angka ini lebih kecil dari sebelumnya yang mencukupi 18 sampai 20 hari. “Kami lihat justru konsumsinya turun. Jadi kalau kami tambah cadangan, alasan apa yang menjadi justifikasi,” kata dia di Kemeneterian ESDM, Jakarta, Selasa (31/3).

Penurunan konsumsi solar tersebut dipengaruhi perubahan mekanisme pemberian subsidi BBM menjadi subsidi tetap. Mekanisme tersebut membuat selisih harga solar dengan harga BBM yang tidak disubsidi menjadi kecil.

“Itu juga yang membuat bahwa memang solar dikonsumsi oleh pihak yang berkesesuaian mengonsumsi solar,” ujar dia.

Meski berkurang, Wianda mengatakan, cadangan minyak nasional selama 17 hari masih tergolong aman untuk ketahanan energi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah masih mencari solusi untuk meningkatkan cadangan minyak nasional.

Penambahan stok tersebut, tidak menjadi tugas utama Pertamina. Pemerintah, kata dia, turut bertanggung jawab untuk menambah cadangan minyak tersebut.

“Kalau misalnya cadangan yang wajar 20 hari sampai 30 hari, (kemudian) pemerintah maunya 60 hari, maka (yang) 30 hari ditanggung negara dong. Tapi (untuk memenuhinya) butuh waktu,” ujar dia.

Sumber : Cadangan Minyak Nasional Berkurang, Hanya Cukup untuk 17 Hari

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

BI Pertahankan Kebijakan Moneter Ketat

BI Tetap Fokus Turunkan Defisit Transaksi Berjalan

Sindikasi Perbankan Didorong sebagai Alternatif Biayai Infrastruktur

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AS2013020508

Longgarkan Likuiditas, Sistem JIBOR Disempurnakan

Katadata

KATADATA – Bank Indonesia (BI) menyempurnakan sistem penetapan suku bunga penawaran antarbank Jakarta atau Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). Penyempurnaan bertujuan untuk meningkatkan transaksi antarbank, sehingga membuat arus likuiditas menjadi lebih cair.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan, JIBOR yang berlaku saat ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Terutama, karena tidak ada suku bunga acuan untuk tenor di bawah setahun.

Selama ini, acuan yang dipakai untuk transaksi dalam jangka waktu tersebut menggunakan suku bunga acuan untuk tenor 2 tahun hingga 30 tahun. “Padahal, untuk jadi acuan yang baik maka suku bunga yang disampaikan harus benar-benar bisa ditransaksikan antarbank peserta JIBOR,” kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa (31/3).

Direktur Task Force Financial BI Nanang Hendarsyah menjelaskan, penyempurnaan ini dilakukan dalam tiga pokok. Pertama, mengubah definisi JIBOR. Saat ini, JIBOR diartikan sebagai rata-rata suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan (unsecured) yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor ke bank lain.

Kemudian rata-rata suku bunga tersebut dipakai untuk meminjamkan rupiah untuk tenor tertentu di Indonesia. “Kami hilangkan antara suku bunga landing dan borrowing di dalamnya,” tutur dia.

Kedua, menyesuaikan kriteria bank yang menjadi kontributor. Kriteria tersebut berdasarkan keaktifan dan kredit dengan rating yang positif. Untuk itu, BI memangkas bank yang menjadi peserta JIBOR dari sebelumnya 30 menjadi 21 bank.

Nanang menjelaskan, hal ini dilakukan agar ada keseimbangan kualitas sehingga bisa mendorong antarbank untuk bertransaksi. “Kalau yang satu berisiko, kan nggak ada yang mau meminjamkan.”

Ketiga, penyesuaian metodologi JIBOR. Nanang menyampaikan, bank kontributor wajib menawarkan suku bunga acuannya masing-masing. Kemudian, akan diseleksi sebesar 15 persen dari yang tertinggi dan terendah untuk ditetapkan.

Baru kemudian, akan ditransaksikan secara riil dalam kurun waktu 10 menit pada pukul 10.00 WIB. Waktu transaksi yang singkat tersebut, dinilai akan meminimalisasi terjadinya perubahan karena adanya pergerakan pasar uang. Dengan begitu, JIBOR akan ditetapkan dalam tenor overnight (O/N), sepekan, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Suku bunga ini akan melengkapi imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) berjangka waktu 2 tahun-30 tahun. Maka, kurva yield akan lebih lengkap, sehingga JIBOR bisa ditransaksikan sesuai kondisi yang sebenarnya dan lebih kredibel.

Penyempurnaan ini, juga bisa menjadi acuan bagi bank dalam menetapkan suku bunga kredit dan deposito. Dalam jangka panjang, diharapkan akan meningkatkan likuiditas perbankan, karena bank yang meminjam bisa mendapatkan bunga lebih rendah dari JIBOR jika kualitas aset dan perusahaannya baik.

Selain itu, suku bunga acuan ini juga bisa digunakan untuk transaksi swap atau pertukaran dua valuta yang biasanya dilakukan untuk lindung nilai (hedging). Ini terutama untuk suku bunga mengambang (floating rate).

“Maka, sejalannya waktu, kalau ini berjalan baik akan berpengaruh pada pricing (penetapan harga), maka ketetatan likuiditas bisa dihindari,” ujarnya.

Kepala Divisi Treasury PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Branko Windoe menambahkan, besaran JIBOR yang diharapkan pasar yakni yang tidak terlalu jauh perbandingannya dengan tingkat suku bunga pasar uang antarbank (PUAB).

Selama ini, bank menggunakam acuan tersebut dan rata-rata bunga deposito, untuk menetapkan suku bunga dalam bertransaksi antarbank. Dengan penyempurnaan ini, dia yakin akan ada lebih banyak produk yang diterbitkan karena transaksi menjadi lebih mudah.

“Ketidakseragaman (selama) ini memang menyulitkan pelaku pasar, akhirnya negosiasi yang sebelumnya dilakukan malah jadi masalah utama,” kata dia.

Sumber : Longgarkan Likuiditas, Sistem JIBOR Disempurnakan

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

OJK Dorong Pengembangan Produk Syariah Berbasis Bagi Hasil

Kenaikan Harga BBM Tak Pengaruhi Daya Beli

Pelabuhan Cilamaya Diusulkan Geser ke Balongan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AK2015033103

Foto : Alami Kerugian, Dirut Antam Diganti

Katadata

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2014 yang diselenggarakan di Aula Binakarna, Menara Bidakara, Jakarta, Selasa (31/3/2015). Pemegang saham sepakat memberhentikan dengan hormat Tato Miraza sebagai direktur utama Perseroan dan digantikan Tedy Badrujaman yang sebelumnya menjabat sebagai direktur operasi Antam. Agus Zamzam Jamaluddin yang sebelumnya Direktur Utama PT Indonesia Chemical Alumina, Aloysius Kiik Ro (Direktur Danareksa), dan Johan NB Nababan (Managing Director Putra Bestari) diangkat menjadi direktur perseroan. Sementara, untuk jajaran komisaris perusahaan tidak mengalami perubahan.

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sepanjang tahun 2014 mencatat rugi bersih sebesar Rp 755,17 miliar. Ini berarti turun tajam dari posisi tahun sebelumnya yang sempat mencatatkan untung sebesar Rp 409,13 miliar atau merosot tajam hingga 284,6%. Dari laporan keuangan, perusahaan mengalami penurunan penjualan cukup signifikan dari Rp 11,29 triliun di tahun 2013 menjadi hanya Rp 9,42 triliun di tahun 2014. Penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp 1,04 triliun dari Rp 9,68 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 8,644 triliun di tahun 2014‎ juga tidak membantu keuangan perusahaan.

 

Sumber : Foto : Alami Kerugian, Dirut Antam Diganti

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Penerimaan Pajak Baru 10 Persen dari Target

Pemda yang Hambat Proyek Infrastruktur Akan Diberi Sanksi

Produksi Blok Cepu Bisa Ditingkatkan Jadi 205.000 Barel

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

conocoBAK

ConocoPhillips Tambah Investasi US$ 2,5 Miliar

Katadata

KATADATA – Perusahaan minyak dan gas bumi (migas) ConocoPhillips berencana menambah investasi di Indonesia sebesar US$ 2,5 miliar. Tambahan investasi ini akan dilakukan untuk tiga sampai empat tahun ke depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan komitmen investasi ini disampaikan Chairman & Chief Executive Officer (CEO) ConocoPhillips Ryan Lance yang baru saja menemui Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini membahas kelanjutan investasi dan kemudahan regulasi.

Pada akhir tahun lalu, ConocoPhillips juga telah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada pertemuan tersebut, pihak ConocoPhillips diwakili oleh Presiden dan General Manager ConocoPhillips Erec S. Issacson.

Menurut Sudirman, perusahaan migas terbesar asal Amerika Serikat ini berani menambah investasi, karena merasa sudah ada perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pembenahan ini bisa terlihat dari reformasi birokrasi yang dilakukan di lingkungan ESDM. Dia mencontohkan adanya lelang jabatan di Kementerian ESDM dan penunjukan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi. 

“Mereka (ConocoPhillips) lihat sekarang vested interest (kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh kuat) berkurang drastis,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (31/3).

Sudirman menganggap adanya komitmen tambahan investasi ini sangat penting. Apalagi ConocoPhillips adalah kontributor terbesar untuk minyak dan gas di Indonesia. Dalam empat tahun terakhir, perusahaan ini sudah menanamkan modalnya hingga US$ 2,5 miliar.

Data Kementerian ESDM juga menyebut sekitar 6 persen hingga 7 persen kebutuhan minyak Indonesia dipenuhi dari Conoco. Sementara 20 persen kebutuhan gas dan 24 persen kebutuhan elpiji dalam negeri juga dipenuhi dari perusahaan tersebut.

“Mereka menghargai kepastian, sehingga mereka (Conoco Philips) nyaman untuk melanjutkan kerja sama,” ujar dia.

Sumber : ConocoPhillips Tambah Investasi US$ 2,5 Miliar

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pelabuhan Cilamaya Murni Dibiayai Swasta

Pemerintah Diminta Serius Dorong Pertumbuhan Sektor Riil

Pemerintah Jamin Pertamina Tidak Rugi Jual BBM

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

DW2013100808

BI Minta Bank Syariah Manfaatkan Dana Zakat dan Wakaf

Katadata

KATADATA – Potensi dana zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan di perbankan syariah sangat besar. Bank Indonesia mendorong industri perbankan syariah memanfaatkannya sebagai sumber pendanaan yang murah.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif.

“Potensi dana zakat dan wakaf sangat besar. Ini bisa disalurkan ke sektor usaha kecil dan menengah,” kata dia dalam acara “Annual Meeting Islamic Financial Services Board (IFSB)” di Jakarta, Selasa (31/3).

Menurutnya, industri syariah menjadi salah satu instrumen yang dapat mengatasi kemiskinan. Sayangnya, industri ini masih terkendala likuiditas yang rendah, sehingga tak mampu menjangkau nasabah lebih besar.

“Kami harapkan, industri ini akan berlanjut dan berkembang meski ada gelojak kurs dan penurunan harga minyak. (Ini) terlihat dari pembelian sukuk global yang masih baik,” ujar Agus.

Saat ini terdapat dua lembaga yang mengelola zakat dan wakaf di Indonesia, akni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Pada tahun lalu, dana yang dihimpun oleh Baznas mencapai Rp 26 triliun, dan berpotensi bertambah sebesar Rp 5 triliun pada tahun ini. “Potensi kami padahal mencapai Rp 217 triliun,” kata Ketua Umum Baznas Didin Hafidhuddin.

Sedangkan, BWI memiliki kelolaan tanah wakaf seluas 4,2 miliar meter per segi. Sedangkan wakaf uang selama 2007-2014 mencapai Rp 4,1 miliar. “Dana ini kalau dikelola dengan baik dampaknya ke ekonomi sangat besar bagi Indonesia. Bisa membantu masyarakat miskin dengan wakaf produktif,” kata Ketua Badan Pelaksana BWI Maftuh Basyuni.

Sumber : BI Minta Bank Syariah Manfaatkan Dana Zakat dan Wakaf

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pemerintah Sebut Program Tol Laut Sudah Berjalan

Pelabuhan Cilamaya Diusulkan Geser ke Balongan

Pemerintah Minta BMW Bangun Pabrik di Indonesia

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AK2015031129

OJK Dorong Pengembangan Produk Syariah Berbasis Bagi Hasil

Katadata

KATADATA – Perbankan syariah didorong untuk mengembangkan produk berbasis bagi hasil (mudharabah). Variasi produk ini untuk menghadapi situasi ekonomi global yang mengalami tekanan seiring rencana bank sentral Amerika Serikat (AS), the Fed, menaikkan suku bunga.

Nantinya, Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Mahkamah Agung (MA) akan mengeluarkan fatwa yang memudahkan perbankan syariah untuk mengeluarkan produk baru. Otoritas juga akan menerbitkan kebijakan lindung nilai (hedging) di sektor ini.

Menurut Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya E. Siregar, prospek pembiayaan dengan basis mudharabah ini sangat besar lantaran tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang tinggi. Saat ini, pangsa pasar produk berbasis bagi hasil tersebut sudah mencapai 39 persen.

“Jumlah ini meningkat dari sekitar 10 persen pada 2000-an,” kata Mulya dalam acara “Annual Meeting Islamic Financial Services Board (IFSB)” di Jakarta, Selasa (31/3).

Angka ini memang masih lebih kecil dibandingkan produk pembiayaan berbasis murabahah. Namun produk berbasis jual beli tersebut menunjukkan tren menurun dari 90 persen pada 2000 menjadi sekitar 61 persen.

“Jadi ada progress (kemajuan) walaupun (jumlahnya) masih lebih besar jual beli. Mudharabah tidak mudah memang, butuh pembelajaran lebih,” kata Mulya.

OJK berencana menerbitkan masterplan arah kebijakan perbankan syariah 2015. Masterplan tersebut akan mencakup: pertama, pengembangan produk terkait aktivitas usaha dan kelembagaan yang terintegrasi dan sinergis. Kedua, pengembangan pembiayaan dan layanan yang mendukung sektor ekonomi prioritas, inklusi finansial, dan pembiayaan produktif.

Ketiga, penguatan kolaborasi antar-otoritas dalam mendukung pengembangan perbankan syariah. Keempat, penguatan harmonisasi pengaturan dan kebijakan sesama perbankan maupun antar-jasa keuangan yang tetap memperhatikan karakteristik syariah. Kelima, promosi dan edukasi perbankan syariah yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan sinergis.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, BI menjadi tuan rumah pertemuan IFSB ke-26 yang berlangsung 31 Maret-2 April 2015. Sebagai tuan rumah, BI mendorong perbankan syariah meningkatkan pengelolaan dana wakaf dan zakat sebagai dana murah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif.

Menurutnya, industri syariah menjadi salah satu instrumen yang dapat mengatasi kemiskinan. Sayangnya, industri ini masih terkendala likuiditas yang rendah, sehingga tak mampu menjangkau nasabah lebih besar.

“Kami harapkan, industri ini akan berlanjut dan berkembang meski ada gelojak kurs dan penurunan harga minyak. (Ini) terlihat dari pembelian sukuk global yang masih baik,” ujar Agus.

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi pembiayaan dari zakat mencapai Rp 217 triliun. Namun, pada 2014, Baznas baru dapat menghimpun dana masyarakat sebesar Rp 26 triliun pada 2014, dan berpotensi mendapatkan tambahan sebesar Rp 5 triliun pada tahun ini.

Sumber : OJK Dorong Pengembangan Produk Syariah Berbasis Bagi Hasil

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Dorong Investasi ke Luar Jawa, Pemerintah Siapkan Rp 55 Triliun

Pelabuhan Cilamaya Diusulkan Geser ke Balongan

10 Proyek Kerja Sama Pemerintah-Swasta Siap Dilelang

Katadata on Facebook | Twitter | Google +