biodieselBAK

Rugi US$ 200 per Ton, Pengusaha Ancam Hentikan Pasokan Biodiesel

Katadata

KATADATA – Produsen biodiesel mengancam akan menghentikan pasokan bahan bakar nabatinya ke PT Pertamina (Persero). Penyebabnya pengusaha merasa rugi, karena harga yang ditetapkan pemerintah tidak menguntungkan secara komersil.

Ketua Kompartemen Bidang Perdagangan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan harga biodiesel yang dihasilkan oleh produsen  mencapai US$ 600 per ton. Namun, harga yang bisa dibeli Pertamina hanya US$ 450 per ton.

Dia mengaku pengusaha harus menanggung kerugian hingga US$ 200 per ton. Hal ini yang membuat para investor berpikir ulang untuk memasok biodiesel di dalam negeri. “Bahkan suplai untuk tahun 2015  sudah berhenti di beberapa tempat,” ujar Togar, di kantor GAPKI, Jakarta, Jumat (30/1).

Togar yang juga merupakan pengurus Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) berharap, rasio penggunaan biodiesel dalam solar secara mandatori dapat ditingkatkan menjadi 15 persen, dari aturan saat ini yang hanya 10 persen. Dia berharap tahun depan pemerintah bisa mewajibkan penggunaan biodiesel menjadi 20 persen.

Meski demikian, jika harganya masih rendah, pengusaha akan malas untuk mendukung hal ini. Dia meminta agar pemerintah dapat memberikan subsidi agar harga biodiesel tetap menarik di pasaran. Selain itu dia juga meminta pemerintah memperbaiki kontrak rekomendasi impor solar. “Pemerintah harus kaji ulang, biodiesel ini sebagai instrumen devisa atau energi masa depan,” katanya.

Di tempat yang sama Ketua Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan mengatakan pemerintah seharusnya bisa mendorong penggunaan bahan bakar nabati yang berbasis sawit ini. Selain menguntungkan bagi negara, ini juga akan membuat harga sawit, yang merupakan komoditas ungulan Indonesia, bisa naik.

“Kalau ada pasokan 1 juta ton, harga sawit akan bertambah USD 96 per ton. Ada tambahan pajak US$ 650 juta, dan juga tambahan secara total bagi pengusaha sebesar US$ 1 miliar,” jelasnya. “Tapi yang paling penting kita dapat mengurangi impor BBM ke depannya.”
 

Sumber : Rugi US$ 200 per Ton, Pengusaha Ancam Hentikan Pasokan Biodiesel

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

2014, BPJS Kesehatan Kantongi Rp 40 Triliun

Pemerintah Ancam Bekukan Izin Ekspor LNG Pertamina

Pemerintah Minta Saham Divestasi Freeport Dijual Murah

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

Pajak2

Penunggak Pajak Disandera di Lapas Salemba

Dirjen Pajak - KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penyanderaan gijzeling terhadap salah satu wajib pajak (WP) yang menunggak pembayaran pajak. Paksa badan tersebut sebagai peringatan kepada para WP lain yang masih mengutang pajak.

Penunggak pajak yang disandera adalah perwakilan dari PT DGP, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha perdagangan kulit. Penunggak tersebut berinisial SC, berkewarganegaraan Indonesia dan berusia 61 tahun.

“Kami sudah melakukan beberapa upaya, namun setelah surat paksa, blokir, koordinasi dengan Kantor Pajak PMA 3 tidak begitu baik,” ujar Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Dadang Suwarna di Jakarta, Jumat (30/1).

SC untuk sementara akan menghuni sel Paviliun Saroso, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat hingga perusahaannya melunasi seluruh pajak terutang. Perusahaan tersebut telah menunggak pajak selama lebih dari lima tahun dengan nilai pajak terutang mencapai Rp 6 miliar.

Danang menjelaskan PT DGP sebenarnya diwakilkan oleh dua orang. Namun salah satu perwakilan perusahaan yang seharusnya ikut disandera masih berada di luar negeri. Dia mengatakan, surat perintah penyanderaan memang terbit ketika yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.

‎”Kami akan mencari itu, sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Gijzeling dilakukan setelah Menteri Keuangan menandatangani surat perintah, berdasarkan pengajuan dari Ditjen Pajak. Upaya penyanderaan diterapkan bagi penunggak pajak dengan nilai minimal Rp 100 juta. Penyanderaan dilakukan mulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, hingga pencekalan selama 2 x 6 bulan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai langkah gijzeling tidak begitu efektif untuk memunculkan efek jera kepada para WP yang sering menunggak. Ditjen Pajak perlu mendukung upaya tersebut dengan tindakan eksekusi lain seperti pengambilalihan aset.

“Kalau perlu dipermalukan melalui sanksi sosial, karena menunggaknya kan dalam nilai yang tidak main-main,” ujarnya.

Selain itu, otoritas pajak juga perlu melakukan pengelompokan penunggak yang menunggak dalam jumlah besar untuk ditindak serempak. Upaya tersebut dinilai bukan saja akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku tetapi juga dapat memberikan peringatan bagi WP yang mulai berpikir untuk menunggak pajak.

Sumber : Penunggak Pajak Disandera di Lapas Salemba

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Waskita Toll Incar Proyek Ruas Tol Manado-Bitung

Hashim Inginkan Saham Mayoritas di Blok Mahakam

Pemerintah Semestinya Suntik Modal untuk BTN

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

BIBAS

BI Prediksi Neraca Perdagangan Desember Surplus US$ 100 Juta

Katadata

KATADATA – Bank Indonesia (BI) memperkirakan neraca perdagangan Desember 2014 surplus sebesar US$ 100 juta. Perkiraan ini lebih rendah dari prediksi sebelumnya, yakni US$ 200 juta.

Dengan prediksi surplus perdagangan Desember, setidaknya dapat meringankan beban defisit sepanjang 2014. Secara kumulatif, sejak Januari hingga November tahun lalu, defisit neraca perdagangan mencapai US$ 2,07 miliar. Jika prediksinya pas, maka defisit perdagangan sepanjang 2014 menjadi US$ 1,97 miliar. 

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan setidaknya perdagangan Indonesia masih bisa surplus akhir tahun lalu. Ini bisa terjadi karena nilai tukar rupiah hanya terdepresiasi 0,57 persen terhadap dolar AS. Angka ini lebih kecil dibanding mata uang lainnya yang mencapai 3 persen.

“Kalau inflasi mereka (negara-negara lain) lebih tinggi, akan mempengaruhi kompetitif ekspor Indonesia. Kami akan lihat lagi fundamental ekonomi, terutama ekspor impor dan transaksi berjalan,” kata Agus di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (30/1).

Menurut Agus, pihaknya masih terus akan berupaya menjaga defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) agar tidak terlalu besar. Tahun ini defisit transakssi berjalan diperkirakan berada di sekitar 3,3 persen – 3,5 persen. Lebih tinggi dari defisit tahun lalu yang diperkirakan 3 persen – 3,2 persen. Meski demikian BI tetap berupaya mengarahkan defisitnya di kisaran 2,5 persen – 3 persen.

BI memperkirakan, kuartal I tahun ini neraca transaksi berjalan akan berada di kisaran 2 persen. Ini akan membuat rupiah menguat dibanding mata uang lainnya. 

Dia mengatakan, BI masih akan tetap menjaga agar volatilitas pergerakan rupiah stabil. Tanpa menargetkan rupiah pada level tertentu. Makanya BI masih tetap tidak menaikan suku bunga acuan saat ini.

Di sisi lain, BI yakin perekonomian Indonesia masih baik. Langkah pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) kemudian diikuti dengan penurunan harga minyak, membuat inflasi menurun. Bahkan, Januari diperkirakan deflasi sebesar 0,12 persen. Dia yakin, inflasi akan mengarah pada level 4,5 persen plus minus satu persen hingga akhir tahun.

Sumber : BI Prediksi Neraca Perdagangan Desember Surplus US$ 100 Juta

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Waskita Toll Incar Proyek Ruas Tol Manado-Bitung

Realisasi Investasi 2014 Naik 16,2 Persen

Pertamina Usulkan Penambahan Margin Badan Usaha untuk BBM

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AK2014052152

Disuntik Modal, Bank Mandiri Berpeluang Jadi Holding

Katadata

KATADATA – Peluang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi perusahaan induk (holding company) bagi bank-bank pelat merah makin besar. Ini seiring rencana pemerintah memberikan suntikan modal sebesar Rp 5,6 triliun. 

Analis BNI Securities Thendra Crisnanda mengatakan, pemberian penyertaan modal negara (PMN) yang dilakukan melalui mekanisme rights issue atau penerbitan saham baru senilai Rp 9,3 triliun tersebut bakal memperkuat modal Bank Mandiri.

Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) Bank Mandiri yang saat ini sebesar 16 persen berpotensi naik menjadi 17 persen.

“Probabilitas Bank Mandiri menjadi holding semakin besar,” katanya saat dihubungi Katadata, Jumat (30/1). (Baca: Inilah 35 Perusahaan yang Diusulkan Mendapat PMN Tahun Ini)

Wacana konsolidasi perbankan badan usaha milik negara (BUMN) kembali mencuat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan Master Plan Jasa keuangan Indonesia (MPJKI). Master plan tersebut rencananya akan terbit pada pertengahan tahun ini. OJK menginginkan adanya konsolidasi perbankan BUMN guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Menurut Thendra, proses konsolidasi di antara bank BUMN akan sulit dilakukan. Misalnya, Bank Mandiri tidak gampang untuk mengakuisisi Bank Negara Indonesia (BNI), meski memiliki lini bisnis yang sama. Pemerintah mesti mempertimbangkan apakah akan ada nilai tambah ketika kedua bank itu digabung.

“Merger kan satu tambah satu harus jadi empat atau lima dan seterusnya. Kalau cuma jadi dua, untuk apa? Ditakutkan, yang (diniatkan untuk) penguatan, malah penuruna seperti merger CIMB (antara Bank Niaga dan Lippo Bank)juga hasilnya tidak sebagus yang diperkirakan,” ujarnya.

Rencana ini, kembali disampaikan OJK ketika tahun lalu gagal untuk dilaksanakan. Ketua OJK Muliaman D. Hadad menyebutkan roadmap konsolidasi bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperkirakan akan selesai pada Juni-Juli 2015.

Sumber : Disuntik Modal, Bank Mandiri Berpeluang Jadi Holding

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

12 Smelter Mulai Beroperasi Tahun Ini

2014, BPJS Kesehatan Kantongi Rp 40 Triliun

Harga Semen Turun, JK Minta Pengusaha Tingkatkan Investasi

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

IMG_4788_0

Keputusan Pemerintah tentang Blok Mahakam Terancam Molor

Katadata

KATADATA – Keputusan pemerintah soal pengelolaan Blok Mahakam terancam mundur dari waktu yang direncanakan. Persoalannya sampai saat ini, PT Pertamina (Persero) belum memasukkan proposal kerja dan investasi pasca-berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie pada 2017.

Direktur Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Naryanto Wagimin mengatakan, pemerintah berencana mengambil keputusan terkait Blok Mahakam paling lambat pada akhir Februari 2015. Ini supaya operator yang baru memiliki persiapan untuk proses transisi.

“Saya khawatir Pertamina akan memasukkan proposal pada awal bulan Februari, karena Pak Menteri (Sudirman Said) akan mengambil keputusan di Februari. Tapi tergantung surat (proposal) Pertamina,” kata dia kepada Katadata, Jumat (30/1).

(Baca: Pengelolaan Blok Mahakam, Pemda Kaltim Jangan Dijadikan Alat)

Dari proposal tersebut, pemerintah dapat mengetahui detail rencana kerja dan pembiayaan yang dipersiapkan Pertamina, termasuk mekanisme menggandeng pemerintah daerah (pemda). Belum masuknya proposal dari Pertamina, Naryanto mengatakan, bisa saja penetapan pengelola Blok Mahakam mundur.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, sudah ada tim dari perseroan yang melakukan survei langsung ke Mahakam sebagai bahan menyusun proposal. Dalam waktu dekat proposal tersebut dapat diserahkan ke pemerintah.

Adapun  untuk jatah saham pemda, dia mengatakan, tidak ada keharusan bagi Pertamina untuk menawarkan ke ke sana. Alasannya Blok Mahakam bukanlah wilayah kerja baru, sementara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, pemda memperoleh saham partisipasi dalam wilayah kerja baru.

Dwi mengatakan, Pertamina menginginkan dapat memiliki 100 persen saham di Blok Mahakam. (Baca: Hashim Djojohadikusumo Pelajari Investasi di Blok Mahakam)

Saat ini Blok Mahakam dikelola oleh perusahaan migas asal Prancis, yakni PT Total E&P Indonesie. Cadangan gas terbukti di Blok Mahakam Kalimantan Timur ketika kontrak berakhir 2017 diperkirakan sebesar 2 triliun kaki kubik (tcf).

Sumber : Keputusan Pemerintah tentang Blok Mahakam Terancam Molor

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Target Penerimaan Cukai Rokok Dinaikkan Rp 15 Triliun

Mitsubishi Bangun Pabrik US$ 600 Juta Tahun Ini

Chevron Cabut dari Proyek Geotermal Ciremai

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

sudirmanBsaidB2BAK

Target ICP Menjadi US$ 60 per Barel, Penerimaan Berkurang Rp 30 Triliun

Katadata

KATADATA – Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati acuan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) sebesar US$ 60 per barel. Angka tersebut lebih rendah dari usulan awal Kementerian ESDM sebesar US$ 70 per barel.

Angka ini bahkan jauh lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp 105 per barel.Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja mengatakan penentuan ICP ini mengacu pada perkembangan harga minyak dunia yang terus menurun.

Harga minyak dunia West Texas Intermediate (WTI) selama Januari, rata-rata sebesar US$ 55 per barel. Sementara Brent harganya sebesar US$ 58 per barel. Pemerintah melihat perkembangan harga minyak dunia akan sulit naik tinggi.

“Kami sampaikan proyeksi 2015 di APBNP awal, minyak mentah kalau lihat harga waktu itu untuk WTI sebesar US$ 62,75 – US$ 68,70 per barel dan, Brent US$ 68,08 – US$ 75 per barel. Makanya kami usulkan US$ 70 per barel. Tapi saat ini US$ 55 per barel untuk WTI dan Brent US$ 58 per barel,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/1).

Anggota komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Kurtubi sependapat dengan pemerintah. Dia bahkan memprediksi harga minyak dunia akan berada dikisaran US$ 55-60 per barel. Sehingga dia mengajukan usulan untuk ICP di angka US$ 60 per barel.

Meski mengajukan angka US$ 60 per barel, Kurtubi tetap mengkritik cara perhitungan ICP. Penentuan ICP menggunakan acuan harga minyak Brent hanya menguntungkan perusahaan asing, sehingga membebani ongkos produksi dari PT Pertamina (Persero).

Makanya dia mengusulkan, ke depannya perhitungan ICP harus diubah dengan tidak lagi mengacu pada Brent. “Pakai WTI jauh lebih murah dan kualitasnya sama,” ujarnya.

Fraksi lainnya, yakni PDIP, PKS, PKB, PAN, Demokrat dan Golkar juga mengajukan angka US$ 60 per barel. Hanya Gerinda dan Hanura yang berbeda, masing-masing mengajukan US$ 55 per barel dan US$ 57 per barel.

Menengahi semua usulan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyepakati harga ICP di level US$ 60 per barel. “Itu angka yang moderat,” ujarnya.

Masalahnya penentuan harga acuan ICP yang lebih rendah penerimaan negara pun akan berkurang. Dengan penurunan ICP dari US$ 70 per barel menjadi US$ 60 per barel, pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 30 triliun. Alasannya, setiap penurunan ICP sebesar US$ 1 per barel, maka pendapatan negara akan berkurang sekitar Rp 3 triliun.

Sumber : Target ICP Menjadi US$ 60 per Barel, Penerimaan Berkurang Rp 30 Triliun

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

42 Kasus Pidana Pajak Siap Dibawa ke Pengadilan

Pertamina Usulkan Penambahan Margin Badan Usaha untuk BBM

Garap Monorel, Adhi Karya Bentuk Perusahaan Patungan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AK2014082804B%281%29_0

Tumbuh 19 Persen, Laba Bersih BNI Lampaui Prediksi Pasar

Katadata

KATADATA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berhasil mengakumulasikan laba bersih sebesar Rp 10,8 triliun atau tumbuh 19,1 persen sepanjang 2014. Kinerja bank badan usaha milik negara (BUMN) ini berhasil melampaui proyeksi para analis.

Konsensus analis menargetkan, BNI dapat mencetak laba bersih sebesar Rp 10,2 triliun pada 2014. Ini berarti hingga akhir tahun BNI mampu mencetak laba bersih 5,9 persen lebih tinggi dari target.

Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo mengatakan, pertumbuhan laba ditopang oleh kenaikan pendapatan, baik yang berasal dari pendapatan bunga bersih maupun pendapatan nonbunga.

“Meskipun diwarnai tantangan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi, kami masih bisa tumbuh,” kata Gatot saat pemaparan kinerja 2014 di kantornya, Jakarta, Kamis (29/1).

Sepanjang 2014, total pendapatan BNI mencapai Rp 33,1 triliun, lebih tinggi daripada prediksi analis yang mematok angka Rp 31,8 triliun.

Adapun pendapatan bunga bersih BNI pada tahun lalu tercatat tumbuh 17,4 persen menjadi Rp 22,4 triliun. Sedangkan pendapatan nonbunga Rp 10,7 triliun (13,5 persen).

“Kami tetap menjaga margin bunga bersih (NIM) di level 6,2 persen, dari sebelumnya 6,1 persen,” ujar Gatot.

Alhasil, BNI mampu mencetak laba bersih per saham atau earning per share (EPS) sebesar Rp 578 per saham atau 6,3 persen lebih tinggi dari proyeksi sebesar Rp 544 per saham. 

Sumber : Tumbuh 19 Persen, Laba Bersih BNI Lampaui Prediksi Pasar

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Target Penerimaan Cukai Rokok Dinaikkan Rp 15 Triliun

Pemda Tidak Harus Dapat Saham Blok Mahakam

Menkeu: Kisruh KPK-Polri Tak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

DitjenBpajakBAK1

42 Kasus Pidana Pajak Siap Dibawa ke Pengadilan

Katadata

KATADATA – Direktorat Jenderal Pajak siap membawa 42 kasus penyimpangan pajak ke pengadilan. Total kerugian negara akibat penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai Rp 266,9 miliar.

Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono mengatakan, jumlah itu merupakan penyidikan yang telah selesai pemberkasannya sepanjang 2014. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada 2013 yang hanya 15 berkas perkara.

Modus tindak pidana perpajakan yang tuntas penyidikannya tersebut antara lain pemungutan pajak tapi tidak melakukan penyetoran, penyampaian surat pemberitahuan, serta penerbitan faktur pajak fiktif.

“Sepanjang 2014 kami telah menangkap 27 orang tersangka. Ini menunjukkan proses penindakan pelanggar terus meningkat,” kata Yuli di Jakarta, Rabu (28/1).

Dia menyebutkan, terdapat 499 wajib pajak (WP) pengguna faktur pajak fiktif yang sudah terkonfirmasi. Dari jumlah itu, sebanyak 392 WP mengakui perbuatannya, sedangkan sisanya masih dalam penanganan tim satuan tugas (satgas).

Nilai faktur pajak fiktif atas 392 WP itu mencapai Rp 696 miliar, dan semuanya berkomitmen untuk memenuhi kewajiban membayar. Dari nilai komitmen pembayaran tersebut, realisasi penerimaan hingga saat ini yang sudah masuk ke kas negara mencapai Rp 154 miliar.

Selain itu, Ditjen pajak juga telah menyerahkan berkas perkara dua penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang menjadi tersangka tindak pidana bidang perpajakan kepada Kejaksaan pada 27 Januari lalu. Kedua pegawai internal tersebut disangkakan terkait dalam jaringan penerbit faktur pajak fiktif dan telah merugikan negara sebesar Rp 5,5 miliar.

Dengan demikian, 15 kasus tindak pidana perpajakan yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak sudah disidangkan di Pengadilan Negeri dengan total kerugian negara mencapai Rp 383 miliar. Pengadilan memutuskan seluruh terdakwa dinyatakan bersalah dan menjatuhkan denda Rp 582,5 miliar.

Yuli mengatakan, sepanjang 2015 pihaknya akan fokus pada penyidikan tindak pidana bidang perpajakan pada penerbit dan pengguna faktur pajak fiktif serta wajib pajak (WP) prominent people yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar.

Upaya tersebut akan melibatkan institusi Kepolisian dan Kejaksaan. “Para pelaku usaha sebaiknya tidak melakukan pelanggaran, karena kami akan mengambil tindakan tegas,” ujarnya.

Sumber : 42 Kasus Pidana Pajak Siap Dibawa ke Pengadilan

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Realisasi Investasi 2014 Naik 16,2 Persen

Siapkan Rp 4 Triliun, Wika Incar Proyek Luar Negeri

Disuruh Beli Saham Freeport, Antam Tidak Punya Dana

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

Pajak1

Sigit Priadi Pilihan Terbaik dari Calon Dirjen Pajak Lain

Dirjen Pajak - KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk Sigit Priadi menjadi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan setelah melalui seleksi akhir Tim Penilai Akhir (TPA). Kepala Kantor Wilayah Pajak Wajib Pajak Besar itu mengungguli tiga calon lain yang ikut diusulkan Menteri Keuangan kepada presiden.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku Sigit merupakan pilihan terbaik yang diambil presiden dari keempat nama yang diseleksi. Dia menilai memiliki pengalaman yang memadai untuk memimpin otoritas pajak tersebut.

“Kalau dari sisi kepemimpinan sosok ini sudah cukup menjanjikan dan memberikan harapan karena figurnya cukup lama, terbuka, egaliter, jadi akses internal juga cukup baik,” ujarnya kepada Katadata, Kamis (29/1).

Karakteristik tersebut dinilai akan mampu menghidupkan kembali sisi soliditas dan kekompakan kerja tim, yang kurang pada periode sebelumnya. Sigit juga sudah pernah bertugas di level teknis dan  kebijakan selama masa tugasnya.

Pengalaman ini membuat Sigit bisa langsung menjalankan tugasnya tanpa harus beradaptasi lagi. Sigit bisa segera membangun komunikasi dengan presiden dan menteri keuangan untuk memastikan target dan ekspektasi pemerintah terkait capaian Ditjen Pajak ke depannya.

Yustinus berharap Sigit bisa secepatnya merumuskan strategi dan langkah-langkah terobosan yang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Dirjen Pajak harus merumuskan upaya tersebut melalui pembentukan tim kerja yang kuat dan kompak sehingga mampu menjalankan sistem secara efektif.

“Karena beberapa strategi periode-periode tahun sebelumnya terlihat belum berhasil,” ujarnya.

Pria kelahiran 17 Mei 1959 ini merupakan golongan IVc tercatat sudah berkarir di lembaga otoritas perpajakan nasional itu sejak 1987 silam. Sosok senior di Ditjen pajak ini bergelar pendidikan terakhir sebagai Master of Arts in Economics.

Sigit terpilih dari empat nama calon yang lolos seleksi akhir, yaitu Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur I Ken Dwijugiasteadi, Pelaksana pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Suryo Utomo dan Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan Puspita Wulandari.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan sudah memilih calon yang mungkin bisa diajak bekerja sama, dari keempat nama tersebut. “Paling penting bisa kerjasama dengan saya, jadi chemistry-nya harus masuk dengan saya,” ujarnya.

Dia berharap agar presiden dapat menaruh kepercayaan penuh terhadap sosok yang terpilih. Karena pemerintah memiliki niatan besar untuk meningkatkan penerimaan pajak mulai tahun ini. Selama ini upaya peningkatan penerimaan pajak masih belum maksimal.

 

Sumber : Sigit Priadi Pilihan Terbaik dari Calon Dirjen Pajak Lain

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

BUMN Masih Jadi Beban Kas Negara

Pemda Tidak Harus Dapat Saham Blok Mahakam

Harga Semen Turun, JK Minta Pengusaha Tingkatkan Investasi

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AK2015012719

Harga Minyak Turun, Pertamina Pangkas Belanja Investasi

Katadata

KATADATA – PT Pertamina (Persero) berencana memotong belanja investasi yang telah dianggarkan untuk tahun ini. Pemangkasan anggaran tersebut karena harga minyak mentah dunia yang sedang turun.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, perseroan akan memangkas anggaran belanja investasi dari US$ 5 miliar-US$ 7 miliar menjadi US$ 3 miliar-US$ 5 miliar.

“Dalam pekan ini, kami ingin review terhadap budget kami, termasuk rencana belanja investasi. Awal Februari kami siapkan revisi belanja 2015,” kata dia di Kantor Pusat Pertamina, Kamis (28/1).

Pemangkasan terutama untuk investasi di sektor hulu. Tadinya, sektor hulu akan memperoleh 70 persen anggaran atau sekitar US$ 2,5 miliar-US$ 4,9 miliar. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk sektor hilir.

Dengan adanya pemangkasan, maka komposisi anggaran investasi menjadi dibagi rata, yakni masing-masing 50 persen. Ini berarti masing-masing memperoleh sekitar US$ 1,5 miliar-US$ 2,5 miliar.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun ini, Pertamina berencana menggarap sejumlah proyek antara lain modernisasi dan peningkatan kapasitas lima kilang. Kemudian, meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) dan menambah stok BBM dari 18 hari menjadi 30 hari serta untuk membiayai akuisisi blok migas.

Di sektor hulu, Pertamina berusaha mendapatkan hak pengelolaan blok-blok yang akan habis kontraknya, termasuk Blok Mahakam.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2015, perseroan menargetkan produksi gas sebesar 1,667 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Jumlah tersebut meningkat 6 persen dari RKAP 2014, yakni 1,567 mmscfd. Tapi pada realisasinya, produksi gas prognosa pada 2014 hanya mencapai 1,554 mmscfd.

Sementara itu, laba bersih Pertamina (unaudited) pada 2014 hanya sebesar US$ 1,57 miliar atau sekitar Rp 18,8 triliun. Padahal pada 2013, laba bersih Pertamina mencapai US$ 3,06 miliar atau sekitar Rp36,7 triliun.

Dwi Soetjipto pernah mengutarakan bahwa hampir 90 persen penyumbang laba Pertamina berasal dari sektor hulu, sedangkan sektor hilir hanya menyumbang sekitar 10 persen dari total laba.

Sumber : Harga Minyak Turun, Pertamina Pangkas Belanja Investasi

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Hashim Inginkan Saham Mayoritas di Blok Mahakam

Menkeu: Kisruh KPK-Polri Tak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Sandiaga Uno Tunggu Kepastian Pemerintah untuk Olah Pertamax

Katadata on Facebook | Twitter | Google +