CoverKenaikanUMP2015

Infografik : 12,5 Persen Kenaikan Upah Buruh 2015

Katadata

KATADATA – Pemangkasan subsidi bahan bakar minyak menjadi instrument penting dalam penetapan upah minimum provinsi. Di sejumlah daerah, proses penetapan diwarnai unjuk rasa para butuh dan keberatan pengusaha. Tarik ulur tuntutan buruh dan kepentingan pengusaha membuat proses penetapan berlangsung alot beberapa daerah.

Kenaikan harga BBM memang memicu kenaikan harga barang dan jasa. Oleh sebab itu, untuk bisa hidup layak, buruh, di Jakarta misalnya, menuntut kenaikan upah dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3,7 juta. Selain untuk membiayai kebutuhan pokok, buruh juga memasukkan sejumlah item pengeluaran, misalnya rekreasi, parfum, memenuhi undangan resepsi, dan menonton bioskop.

Bagi pengusaha, tuntutan buruh dianggap terlalu besar. Mereka berdalih, pemangkasan subsidi BBM membuat biaya produksi dan distribusi barang melonjak, padahal daya beli masyarakat menurun sehingga keuntungan perusahaan menurun. Selain itu, ada kekhawatiran kenaikan upah buruh yang tinggi akan memicu relokasi sejumlah perusahaan ke luar negeri.

Dengan berbagai pertimbangan, untuk menengahi tuntutan buruh dan pengusaha, Dewan Pengupahan Daerah menetapkan kenaikan UMP yang mulai berlaku pada 2015. Secara nasional, kenaikan UMP sebesar 12,5 persen. Adapun kenaikan tertinggi (28%) terjadi di Provinsi Bangka Belitung, sedangkan besar upah tertinggi adalah Jakarta, Rp 2,7 juta.

Katadata

Sumber : Infografik : 12,5 Persen Kenaikan Upah Buruh 2015

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

BI Hitung Inflasi Akhir November 1,4 Persen

BUMI Mendapat Penundaan Pembayaran Utang

RI Negara Pertama di ASEAN yang Transparan di Sektor Pertambangan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AK2014112548

Karpet Merah Sudah Tersedia untuk Jokowi Menaikkan Harga BBM

Katadata

KATADATA – Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah menggelar karpet merah bagi Joko Widodo untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut ekonom Universitas Indonesia itu, semua kebutuhan teknis untuk menjalankan kebijakan itu sudah disiapkan. Bahkan dia mengibaratkan menaikkan harga BBM lebih mudah daripada main video game.

“Saya selalu katakan lebih mudah menaikkan harga BBM daripada main play station,” ujar Chatib dalam acara “DBS Asian Insights” di Jakarta, Selasa (25/11).

Misalnya, pemerintah tidak perlu minta izin parlemen untuk menaikkan harga BBM. Hal ini, kata dia, sudah masuk dalam pembahasan APBN-P 2014.

Dia bercerita, saat pembahasan, pemerintah dan DPR menyepakati izin parlemen hanya dibutuhkan apabila terjadi kelebihan kuota BBM. Adapun jika disebabkan pelemahan nilai tukar serta kenaikan harga minyak mentah dunia pemerintah tidak memerlukan izin DPR.

Bantalan lain yang juga telah disiapkan adalah alokasi dana kompensasi masing-masing sebesar Rp 5 triliun dalam APBN-P 2014 dan APBN 2015. “Jadi pemerintahan Pak Jokowi ini sangat fleksibel,” ujarnya.

Dalam pandangannya, kenaikan harga BBM merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskal. Dia mengaku, kondisi fundamental ekonomi Indonesia sepanjang pertengahan 2013 hingga awal 2014 tidak begitu kuat.

Bahkan dia menyebutkan, ketika itu Indonesia memasuki kondisi krisis akibat pelemahan ekonomi global yang membuat kinerja ekspor tertekan. Di samping itu, ekonomi Amerika Serikat mengalami perbaikan yang berakibat pada arus modal keluar.

“Sebagai Menteri Keuangan saya tidak bisa terus terang pada saat itu. Berbeda dengan sekarang,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat defisit neraca transaksi berjalan Indonesia semakin tertekan. Kemudian defisit anggaran puin terancam bengkak akibat pelemahan nilai tukar. Alhasil, menaikkan harga BBM merupakan pilihan yang paling mungkin dilaksanakan.

“Saya sudah sampaikan ke Pak SBY untuk menaikkan harga BBM, tapi beliau mengatakan sudah menjelang pemilu. Akhirnya terpaksa dilakukan adalah memotong anggaran kementerian lembaga,” kata Chatib. “Ini yang membuat menteri-menteri marah ke saya.”

Begitu pula ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebagai antisipasi krisis. Langkah ini tidak mudah diterima pemerintah karena akan membuat pertumbuhan melambat. Apalagi menjelang pemilihan presiden sehingga dari sisi politik tidak menguntungkan pemerintah.

Chatib mengatakan, berkewajiban meyakinkan presiden bahwa kenaikan suku bunga acuan BI sangat perlu dilakukan. “Perlambatan ekonomi mau tak mau harus dihadapi untuk memperbaiki struktur fundamental.”

Sumber : Karpet Merah Sudah Tersedia untuk Jokowi Menaikkan Harga BBM

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

DPR Pertanyakan Proses Penjualan Bank Mutiara

RI Negara Pertama di ASEAN yang Transparan di Sektor Pertambangan

Sulit Menambah Penerimaan Pajak Tahun Depan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

Sudirman-Said-Katadata-Arief

Menteri ESDM Siap Jelaskan Kenaikan Harga BBM ke DPR

Menteri ESDM Sudirman Said      KATADATA|Arief Kamaludin

KATADATA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku siap, untuk menjelaskan soal kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada parlemen. Kesiapan ini menjawab rencana sejumlah fraksi di parlemen yang akan melaksanakan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM.

Kementeriannya tidak mempermasalahkan upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan hak interpelasi. Karena sudah menjadi tugas parlemen untuk mengawasi dan memberikan saran ke pemerintah.  (Baca: Presiden Tertawa Ditanya Rencana DPR Mengajukan Interpelasi)

“Setiap lembaga kan punya tugas. Interpelasi atau apapun namanya jadi tugas parlemen. Tugas kami menjawab, akan kami jawab. Saya kira seluruh jajaran pemerintah siap merespons,” kata Sudirman usai menghadiri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Sudirman mengatakan langkah kementeriannya mengalihkan subsidi BBM telah mendapat dukungan dari DPD. Ini bisa menjadi bekal bagi pemerintah, untuk menghadapi DPR nantinya. (Baca: Pangkas Subsidi, Muncul Interpelasi)

Dalam pertemuannya dengan DPD, Sudirman menjelaskan bahwa kebijakan ini akan menjadi pelajaran bagi masyarakat. Beban pemerintah untuk membeli minyak sangat besar, dan pemerintah sudah tak bisa lagi memanjakan rakyat.

Bahkan, dia juga menceritakan kehidupan masa kecilnya yang pernah tinggal di lingkungan kumuh. Ketika ayahnya meninggal, kata Sudirman, dia didorong oleh Ibunya untuk mampu bersaing dengan orang lain. Dengan dorongan ini, dia mampu menduduki posisi menteri.

“Saya hidup di comberan. Umur 2-3 tahun, makan nggak makan bukan persoalan. Karena didorong untuk kuat, saya bisa sampai seperti ini. Kalau rakyat terus didorong untuk subsidi, kita akan lemah,” tutur dia. 

Dia memperkirakan dalam 10 tahun ke depan, impor BBM akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Jika BBM terus disubsidi, maka beban pemerintah berikutnya akan lebih besar. Dengan adanya kenaikan harga, pemerintah berikutnya akan mengalami keuntungan karena beban defisit akan berkurang. (Baca: Menkeu Persilakan DPR Interpelasi Kebijakan Harga BBM)

Kepada DPD, Sudirman juga mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dampak kenaikan inflasi hanya 2 persen di atas normal, atau Rp 150.000 per bulan. Meski demikian, pemerintah memberikan kompensasi bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp 200.000 per bulan.

Sumber : Menteri ESDM Siap Jelaskan Kenaikan Harga BBM ke DPR

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Wangge Flores Bangun Tangki Timbun BBM di NTT

SMF Incar Dana Rp 2,5 Triliun dari Penerbitan Surat Utang

Wakil Menteri Keuangan Merangkap Jadi Dirjen Pajak Sementara

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

inflasi_0

BI Hitung Inflasi Akhir November 1,4 Persen

KATADATA – Bank Indonesia menghitung inflasi hingga minggu ketiga November 2014 di kisaran 1,3-1,4 persen atau naik dibanding inflasi Oktober 0,47 persen. Sehingga inflasi year on year diperkirakan sebesar 6,1 persen.

Gubernur BI Agus Martowardojo naiknya inflasi dipengaruhi kenaikan harga BBM pada 18 November 2014. Kenaikan inflasi juga terjadi akibat gejolak harga pangan. Namun dia menjamin inflasi ini masih akan terjaga.

Bank Sentral juga mewaspadai tingginya inflasi pada Desember 2014. Agus menyebut inflasi pada bulan itu bisa mencapai dua persen. “Inflasi tertinggi terjadi pada Desember,” ujarnya di sela Euromoney Indonesia Investment Forum, Jakarta, Rabu (26/11).

Hingga akhir tahun, BI memprediksi inflasi tahun ini berada di kisaran 7,7-8,1 persen. “Tentu kami harus berupaya agar inflasi tahun ini 7,7 persen,” katanya.

Untuk mengurangi tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen menjadi 7,75 persen. Langkah ini menurut BI sebagai tindakan pre-emptive untuk mengurangi efek lanjutan dari kenaikan harga BBM. Selain itu langkah itu juga memberikan sinyal bahwa BI tetap menjaga kebijakan moneter yang ketat. 

Kendati menyebabkan inflasi, Bank Indonesia mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan tersebut juga akan menurunkan defisit transaksi berjalan yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir. Sehingga defisit transaksi berjalan bisa menurun di kisaran 2,5-3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sumber : BI Hitung Inflasi Akhir November 1,4 Persen

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

KKR dan Bunge Incar Saham Golden Plantation

Kenaikan Harga BBM Bisa Kurangi Ketimpangan

Wilmar Akan Bangun Dua Pabrik Biodiesel Baru

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

COPI_0

Menteri ESDM Janji Tingkatkan Kapasitas Kilang Minyak dalam 3 Tahun

Katadata

KATADATA –  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan pemerintah akan meningkatkan kapasitas penyimpanan kilang dari saat ini 18 hari menjadi 30 hari dalam 2-3 tahun.

Hal itu disampaikan Sudirman dalam r mapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kapasitas penyimpanan kilang minyak terus turun dalam 10 tahun terakhir. Hal ini membuat pemerintah dipermainkan pasar mengenai harga minyak.
“Situasi demikian membuat negara yang belanja minyaknya besar dipermainkan pasar, karena daya tawar menawar kami sulit,” ujarnya di Gedung MPR, Jakarta, Rabu (26/11).

Pertamina, lanjut dia, hanya memiliki lima kilang dengan kapasitas produksi 1 juta barel per hari. Padahal kilang itu sudah tua, sehingga hanya mampu memproduksi 700-800 ribu barel per hari. Sedangkan kebutuhan BBM masyarakat mencapai 1,6 juta barel per hari. 

Dalam rapat tersebut, Sudirman juga memaparkan programnya untuk membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian ESDM. Hal itu dilakukan dengan penyegaran di di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, pengangkatan Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan membuat Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.

“Kami perlu orang baru yang tidak memiliki hubungan dan jejak dengan orang migas. Itu mengapa Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas,” ujarnya.

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi dibentuk 14 November 2014 ini bertujuan untuk memberantas mafia migas. Tim yang diketuai Faisal Basri ini bertugas mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola dari hulu hingga hilir untuk memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Dalam tim ini, Faisal Basri didampingi Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin sebagai Wakil Ketua Tim. Faisal menunjuk beberapa nama seperti ekonom energi Darmawan Prasodjo, penasihat Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Agung Wicaksono. (Baca: Berantas Mafia Migas, Faisal Basri Gandeng Orang Pertamina dan SKK Migas)

Setelah dilantik, Sudirman Said memang langsung melakukan penyegaran di lingkungan SKK Migas. Kurang dua minggu, ia mengganti Dirjen Migas Edy Hermantoro. Ia memilih Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin sebagai pelaksana tugas Dirjen Migas. (Baca: Ini Profil Naryanto Wagimin yang Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Migas)

Sudirman juga melakukan pergantian jabatan di tubuh Kepala SKK Migas, dengan melantik mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amien Sunaryadi. Amien menggantikan Johannes Widjanarko yang sebelumnya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas sejak Agustus 2013. Sebelumnya Kepala SKK Migas dijabat oleh Rudi Rubiandini. Namun karena terkena kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, Rudi tak lagi menjabat sebagai Kepala SKK Migas. (Baca: Amien Sunaryadi Resmi Menjabat Kepala SKK Migas)

Sumber : Menteri ESDM Janji Tingkatkan Kapasitas Kilang Minyak dalam 3 Tahun

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Kenaikan Harga BBM Bisa Kurangi Ketimpangan

Pemerintah Akan Tinjau Perjanjian dengan Negara Surga Pajak

11 Perusahaan Batu Bara Belum Sepakati Aturan Divestasi Saham

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

COVER_interpelasiBBMwebB%282%29_2

Infografik : Pangkas Subsidi, Muncul Interpelasi

Katadata

KATADATA – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi. Mereka mempertanyakan keputusan presiden memangkas subsidi BBM yang dinilai tidak tepat sebab dilakukan ketika harga minyak di pasar internasional melorot, bahkan lebih rendah dari asumsi APBN 2014 yang sebesar US$ 105.

Sebagai persyaratan, dibutuhkan minimal 25 tanda tangan anggota DPR lintas fraksi. Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menargetkan 300 tanda tangan yang berasal dari fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih. Bambang juga mengharapkan dukungan dari anggota Koalisi Indonesia Hebat yang merasa kecewa atas keputusan Jokowi.

Setidaknya telah terkumpul 157 tanda tangan dari empat fraksi yang menyatakan dukunganya terhadap hak interpelasi. Keempat fraksi partai tersebut adalah Golkar (50 orang), Gerindra (53 orang), PKS (31 orang) dan PAN (23 orang). Bila usul interpelasi diterima, Ketua DPR akan memanggil Presiden untuk mempertanyakan keputusan yang diambilnya.

Presiden Joko Widodo mengaku tidak tahu maksud dan tujuan interpelasi yang digalang anggota Dewan. “Nggak tahu. Tanya ke sana (DPR),” jawabnya. Sebelumnya, Jokowi berulang kali  menegaskan bahwa pemotongan subsidi BBM bertujuan mengalihkan dana untuk program-program produktif yang mendorong kesejahteraan rakyat.

Katadata

Sumber : Infografik : Pangkas Subsidi, Muncul Interpelasi

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Industri Penerbangan Minta Insentif dari Pemerintah

Tower Bersama Kantongi Utang US$ 1,3 Miliar

Grup Rajawali Bentuk Perusahaan Patungan dengan GIC

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

1818-Bambang-Brodjonegoro

Pemerintah Targetkan Defisit Anggaran 2015 Hanya 2 Persen dari PDB

Bambang Brodjonegoro

KATADATA – Pemerintah mengaku akan berusaha memperkecil defisit anggaran tahun depan menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mencapai Rp 245,9 triliun atau 2,2 persen dari PDB.

“Nanti kami lihat. Kami mau dorong ke arah 2 persen,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (26/11).‪

Bambang mengatakan peluang pemerintah untuk memperkecil defisit anggaran masih terbuka lebar. Apalagi beberapa pekan lalu pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.  (Baca: Pelemahan Harga Minyak Kurangi Defisit Rp 200 Miliar)

Kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter tersebut diyakini dapat menghemat anggaran Rp 110 triliun sampai Rp 140 triliun. Penghematan pengeluaran subsidi BBM tersebut akan berdampak besar bagi penurunan defisit anggaran.

Selain dari sisi pengeluaran, upaya menurunkan defisit ini akan dilakukan juga dari sisi penerimaan. Bambang sangat yakin defisit anggaran tahun depan bisa turun hingga di bawah 2 persen dari PDB, dengan syarat penerimaannya harus ditingkatkan. (Baca: Defisit Anggaran 2015 Diturunkan untuk Antisipasi The Fed)

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta Bambang untuk menambah target penerimaan pajak tahun depan sebesar Rp 600 triliun. Presiden menargetkan penerimaan pajak tahun depan bisa mencapai Rp 1.846 triliun dari APBN-P 2014 yang hanya Rp 1.246 triliun. Namun, Bambang merasa kesulitan untuk mengejar target tersebut. Dia hanya menyanggupi untuk mengejar tambahan target penerimaan pajak sebesar Rp 400 triliun.

Dia mengatakan salah satu strategi meningkatkan penerimaan pajak, adalah melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak dari sektor properti, sedangkan intensifikasi mengoptimalkan pajak orang pribadi.

Pemerintah juga sepakat akan menambah pegawai pajak, untuk mengoptimalkan penerimaan. Karena masalah utama Direktorat Jenderal Pajak adalah minimnya jumlah pegawai, yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak.

Sumber : Pemerintah Targetkan Defisit Anggaran 2015 Hanya 2 Persen dari PDB

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Chevron Hentikan Tender EPC di Laut Dalam

PGN Suntik Proyek Kalija US$ 250 Juta

11 Perusahaan Batu Bara Belum Sepakati Aturan Divestasi Saham

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

AK2014031421

Bersih-Bersih Auditor, BPK Akan Tindak Lanjuti Surat Kaleng

Katadata

KATADATA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis bertekad membersihkan lembaganya dari auditor nakal. Salah satu upaya yang ditempuh adalah menindaklanjuti informasi dari surat kaleng.

“Surat kaleng, kalau informasinya akurat, akan kami tindaklanjuti,” kata Harry kepada Katadata, Selasa (26/11).

Selama ini, BPK menerima banyak surat kaleng dari masyarakat yang memberikan informasi tentang praktik penyelewengan di suatu institusi. Harry mengatakan, penindaklanjutan surat kaleng tersebut merupakan bagian dari unit pengaduan masyarakat  dan whistleblower yang akan dikembangkan auditor negara ini.

BPK akan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan keselamatan pemberi informasi yang bisa mengungkap adanya praktik korupsi. Upaya bersih-bersih ini bertujuan memenuhi harapan masyarakat agar hasil audit lembaga itu kredibel dan bisa dipercaya.

“Beberapa kali terjadi, BPK memberi predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) tapi kemudian ada pejabat yang ditangkap tangan. Akibatnya audit BPK dipertanyakan,” ujar ekonom yang pernah menjadi politisi Partai Golkar ini.

Sepanjang 2014, BPK telah memberikan predikat WTP kepada 74 persen kementerian dan lembaga negara, serta 34 persen pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Predikat WTP tidak bisa menjamin sebuah lembaga seratus persen bersih dari korupsi. Harry tidak menampik adanya kemungkinan auditor yang main mata dengan objek yang diaudit.

Di samping kemungkinan auditor nakal, faktor sampel yang diambil menjadi penyebab beberapa lembaga yang laporan keuangannya dinyatakan WTP tapi pejabatnya terlibat korupsi. Dia mencontohkan, kasus korupsi Quran di Kementerian Agama.

“Opini BPK adalah WTP, tapi memang pengadaan Quran itu tidak masuk dalam sampel yang diperiksa. Jadi bukan karena auditornya nakal,” ujarnya.

Oleh sebab itu, teknik pengambilan sampel juga akan diperbaiki sehingga hasil pemeriksaan atau opini BPK bisa lebih mencerminkan tingkat kebersihan sebuah lembaga. Dalam hal ini, BPK juga akan mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk saling bersinergi sehingga proses audit lebih efisien.

Sumber : Bersih-Bersih Auditor, BPK Akan Tindak Lanjuti Surat Kaleng

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

DPR Siap Bahas RUU JPSK

Faisal Tuntut Pertamina Buka Data Ongkos Produksi BBM

Subsidi Tetap Berdampak Positif Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

HindariBPajakBIndonesia%2CBLariBkeBNegaraBTaxBHaven

Sudah Saatnya Moratorium Perjanjian Pajak dengan Negara Surga Pajak

KATADATA – Sejumlah pihak meminta pemerintah segera melakukan moratorium perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty dengan beberapa negara yang tergolong surga pajak (tax haven country). Selain tidak efektif, perjanjian ini juga telah merugikan negara.

Mantan Direktur Jenderal Pajak Anshari Ritonga mengatakan awalnya perjanjian P3B dilakukan karena pada saat awal reformasi yakni 1998 pemerintah membutuhkan dana. Saat itu perjanjian P3B dinilai bisa menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. (Baca:  Hindari Pajak Indonesia, Lari ke Negara Tax Haven)

Namun, saat ini kondisi ekonomi Indonesia tidak seburuk awal reformasi. Untuk itu perlu ditinjau kembali perjanjian yang merugikan Indonesia. “Sekarang Indonesia posisi bagus. Harus direvisi,” katanya dalam diskusi di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (25/11). 

Machfud Sidik yang juga mantan Direktur Jenderal Pajak menganggap  tax treaty adalah kesalahan masa lalu yang dilakukan pemerintah. Menurut dia pemerintah pada saat itu kurang memikirkan kepentingan nasional dalam melakukan perjanjian tersebut.

“Kita terlalu mengikuti tren internasional, tapi tidak memberi proteksi kepada kepentingan bangsa,” ujarnya. (Baca:  Perusahaan Multinasional Manfaatkan Luksemburg untuk Hindari Pajak)

Bahkan menurut Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, tujuan pemerintah untuk mendatangkan investor dengan adanya perjanjian tax treaty tidak terbukti. Dari data yang dia miliki, investor yang ada di Indonesia bukan berasal dari negara yang menandatangani tax treaty dengan Indonesia. 

Dia malah khawatir perjanjian tax treaty yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan adanya transfer pricing untuk meminimalkan tagihan pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Untuk itu perlu evaluasi mengenai perjanjian tersebut. (Baca:  Modus Perusahaan Mainkan Pajak Lewat BVI)

Dalam melakukan moratorium ini, pemerintah juga harus memiliki strategi yang kuat dalam bernegosiasi. Prastowo menyarankan pemerintah membangun kekuatan di tingkat regional untuk melawan perjanjian yang tidak sehat ini. “Misalnya negara Asean bergabung untuk  menekan eropa. Jadi punya kesamaan yang kepentingannya satu dan diuntungkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan meninjau kembali semua perjanjian perpajakan yang pernah dilakukan. Salah satu upaya yang masih dikaji yakni moratorium tax treaty dengan negara surga pajak. (Baca:  Pemerintah Akan Tinjau Perjanjian dengan Negara Surga Pajak)

Sumber : Sudah Saatnya Moratorium Perjanjian Pajak dengan Negara Surga Pajak

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

20 Mantan Anggota Banggar DPR Punya Rekening Mencurigakan

Pemerintah Akan Terapkan Skema Subsidi Tetap BBM Tahun Depan

Subsidi Tetap Berdampak Positif Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

Infrastruktur-Katadata-Donang

Pemerintah Buka Investasi Langsung Untuk Layani Kelas Menengah

Infrastruktur               KATADATA | Donang Wahyu

KATADATA –  Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah akan membuka investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) untuk mengoptimalkan bonus demografi dengan jumlah kelas menengah yang tinggi. Pertumbuhan consumer class ini, harus diimbangi dengan peningkatan layanan dan infrastruktur. Selain itu, industri juga mesti dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah. 

JK menambahkan, dibutuhkan investasi asing langsung untuk dapat mendorong industri di sektor ini. Sementara, infrastruktur menjadi kendala utama agar investor berminat menanamkan modalnya di sektor ini. 

“Kita mesti membuka investasi, seperti China, Jepang, dan Hongkong. Dengan market yang besar, semestinya kita membuka itu,” kata JK dalam acara bertajuk ‘The Rise of The Consumer Class’, di Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut dia perlu ada keseimbangan antara investasi padat modal dan padat karya. Agar penyerapan tenaga kerja juga semakin meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata. 

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menambahkan, perlu ada pertumbuhan industri untuk mengimbangi tingginya kelas menengah. Sehingga impor tidak meningkat, dan pertumbuhan ekonomi bisa stabil. 

Managing Partner lembaga riset McKinsey and Company Indonesia, Oliber Tonby pun memproyeksikan  pertumbuhan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia akan mencapai 85 juta orang di 2020. Ia menyebutkan, pertumbuhan rata-rata jumlah kelas menengah di Indonesia per tahunnya mencapai 5 juta jiwa.

Oliver juga menyampaikan, bahwa pendapatan dari sektor industri konsumsi tahun ini mencapai US$ 150 milliar. Hal ini terutama didukung perkembangan teknologi, khususnya sosial media yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. 

Namun, ia juga mengakui minimnya infrastruktur menjadi hambatan untuk sektor konsumsi tumbuh lebih tinggi. Penyebabnya, biaya logisyik akan meningkat dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

McKinsey mencatat pertumbuhan konsumsi tercepat berada di perkotaan. Antara lain, Denpasar, Surabaya, Gresik, dan Jakarta. Sedangkan, di luar pulau Jawa, Medan, Padang, dan Banda Lampung juga mencatatkan tingkat konsumsi yang tinggi.

Sumber : Pemerintah Buka Investasi Langsung Untuk Layani Kelas Menengah

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Faisal Tuntut Pertamina Buka Data Ongkos Produksi BBM

BUMI Mendapat Penundaan Pembayaran Utang

Proyek Jalan Nasional Rp 30 Triliun dari Pengalihan Subsidi BBM

Katadata on Facebook | Twitter | Google +